Standar pasti durasi pidana penjara diperlukan

Dia menyatakan, hal ini penting guna menjaga aspek keadilan tetap terjaga terhadap vonis hakim atas para koruptor yang merusak negara itu. Juga untuk membuat para calon koruptor takut beraksi.

Ada preseden hukuman penjara yang cukup lama --sebagai contoh-- bekas petinggi PKS, Luthfie Ishak, yang divonis 16 tahun penjara plus hukuman lain. Ishak dihukum 16 tahun penjara atas kerugian negara sebanyak Rp1 miliar.

Artinya, dalam kasus lain dengan nilai kerugian negara jauh lebih besar, sepatutnya vonis terhadap koruptor lebih besar juga. Dengan kata lain, harus proporsional antara panjang masa penjara dengan besaran kerugian negara yang bisa dibuktikan.

"Pedoman tentang standar berapa lama seorang boleh dipidana hakim tidak perlu diatur dalam UU, cukup diatur surat edaran Mahkamah Agung saja," kata Effendi, di Pekanbaru, Senin.

Ia mengatakan, dalam perundang-undangan sekarang, panjang masa pidana penjara hanya ditentukan maksimal berapa tahun dan dalam beberapa UU Tindak Pidana Khusus, ditentukan juga pidana minimum. 

"Memang UU hanya memuat batas-batasnya, para hakim yang menentukan. UU memang tidak boleh mengatur sampai terlalu teknis karena akan mengganggu kebebasan hakim," katanya.

Dia berpendapat, harus ada ukuran lebih pasti tentang standar lama masa pidana penjara dengan berdasarkan pada beberapa hal, dimulai dari sikap batin si pelaku hingga seberapa besar niat jahatnya. 

"Misalnya seorang yang sudah kaya sekali tetapi ternyata tetap korup, pidananya mestinya lebih besar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang gajinya sangat besar, tetapi masih korupsi juga mestinya pidananya lebih besar dari pada penyelenggara negara yang penghasilannya kecil," katanya.

Dasar ukuran ketiga adalah modusnya, jika modusnya jauh lebih rapi dan sulit dibuktikan, maka pidananya mestinya akan lebih besar.