Semarang (ANTARA News) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, memandang perlu menyosialisasikan kiat memilih calon anggota legislatif (caleg) yang amanah agar rakyat pemilih tidak terjebak ke dalam bujuk rayu para politikus.Kiat untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang amanah dan berintegritas di Pemilu 2014 ini tidaklah mudah.
"Kiat untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang amanah dan berintegritas di Pemilu 2014 ini tidaklah mudah. Sebab, selama kampanye para caleg mengumbar angin surga, memberi apa yang diminta konstituen, dan berusaha menunjukkan atensi positifnya kepada konstituen," katanya ketika dihubungi ANTARA dari Semarang, Minggu pagi.
Oleh karena itu, kata Prof. Wiwieq (sapaan akrab Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D.), kiat memilih caleg yang amanah perlu mulai disosialisasikan agar rakyat pemilih tidak terjebak ke dalam bujuk rayu para politikus yang belum tentu amanah ketika menjalankan tugasnya kelak.
Masalahnya, lanjut Prof. Wiwieq, memang tidak mudah bagi masyarakat awam mendeteksi atau membedakan caleg-caleg yang kemungkinannya tidak amanah. Kadang masyarakat pemilih memiliki pandangan yang kabur tentang caleg, khususnya setelah para caleg relatif berhasil mengikat pemilih dengan janji-janji surga dan pemberian yang memuaskan.
Di sisi lain, kata alumnus Curtin University, Perth, Australia itu, bila caleg mampu mengikatkan dirinya dengan pendekatan-pendekatan personal yang membuat pemilih serba "pekewuh" (sungkan) untuk tidak memilihnya.
"Itulah beberapa tantangan di lapangan yang membuat pemilih terperangkap dalam kendali para caleg," kata dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu.
Prof. Wiwieq yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI lantas memaparkan solusinya, antara lain memberikan pengawalan pemilu yang memadai dengan mencerahkan dan mengedukasi warga pemilih agar mereka menjadi pemilih yang rasional, memahami makna pemilu, dan pengaruhnya bagi nasib rakyat.
Bila hal-hal penting berkenaan dengan pemilu tidak disampaikan secara memadai kepada masyarakat, menurut Prof. Wiwieq, mereka tidak akan pernah memiliki pemahaman yang cukup.
"Masalah demokrasi dan/atau pemilu di Indonesia adalah bagaimana menjadikan warga negara Indonesia berdaya, memiliki harga diri (dignity) dan mandiri," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi adalah "dari rakyat, oleh rakkyat, dan untuk rakyat". Dengan makna ini, demokrasi tidak lain adalah pemerintahan yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat.
Dalam konteks itulah, kata Prof. Wiwieq, rakyat berkepentingan memilih para wakilnya yang amanah agar mereka mampu mengawasi Pemerintah, membuat legislasi yang bermanfaat bagi rakyat, dan melakukan fungsi "budgeting" (penganggaran) yang bisa dipertanggungjawabkan.
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
