Wina (ANTARA News) - Tiga kelompok yang berkampanye menentang hukuman mati meminta Perserikatan Bangsa Bangsa untuk membekukan bantuan anti-narkotika ke Vietnam setelah negara itu menjatuhkan hukuman mati terhadap 30 orang yang terlibat dalam perdagangan heroin.Bantuan itu dapat dialihkan ke pelayanan kesehatan sebagai gantinya
Para hakim di Vietnam utara menjatuhkan hukuman mati terhadap 30 orang dan hukuman penjara bagi puluhan lainnya pada 20 Januari untuk kejahatan memperdagangkan lebih dari 12 ton heroin, dalam sebuah pengadilan terbesar di negara komunis itu yang melibatkan obat terlarang.
Vietnam telah lama digunakan sebagai titik penghubung untuk memindahkan heroin dari Laos, Myanmar dan China ke negara-negara Asia lainnya dan Australia.
Pengadilan di negara itu menjatuhkan hukuman berat kepada para pedagang obat terlarang, yang sampai beberapa saat lalu juga meliputi hukuman mati oleh regu tembak. Sekarang hukuman mati dilakukan dengan menggunakan suntikan mematikan.
Harm Reduction International, Reprieve dan World Coalition Against the Death Penalty mengatakan dukungan penegakan anti narkoba Perserikatan Bangsa Bangsa di Vietnam cukup besar, dengan anggaran pada 2012 - 2017 lebih dari 5 juta dolar untuk bantuan teknis, peralatan, pelatihan, dan bantuan lainnya.
Dalam sebuah surat kepada Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa urusan Narkotika dan Kejahatan (UNODC) yang bermarkas di Wina, mereka mengatakan jika telah menyuarakan keprihatinan selama beberapa tahun tentang dukungan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk negara-negara yang memberlakukan hukuman mati bagi pelanggaran narkoba.
UNODC tidak memberikan komentar segera pada Rabu. Organisasi itu sebelumnya telah mengatakan bahwa, sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa Bangsa, pihaknya "mendukung penghapusan hukuman mati dan menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mengikuti standar internasional mengenai larangan hukuman mati untuk pelanggaran yang bersifat obat terlarang - terkait atau murni ekonomi."
Harm Reduction International Reprieve dan World Coalition Against the Death Penalty mengatakan UNODC memiliki pedoman hak asasi manusia internal yang mengharuskan lembaga itu "untuk menghentikan dukungan bagi suatu negara jika dikhawatirkan dukungan itu dapat memfasilitasi eksekusi".
"Jika bantuan penegakan hukum tidak dapat diberikan dengan jaminan bahwa hal itu tidak akan memberikan kontribusi untuk pelanggaran hak asasi manusia, bantuan itu dapat dialihkan ke pelayanan kesehatan sebagai gantinya," kata mereka.
Vietnam memiliki sekitar 180 ribu pecandu narkoba per September 2013, menurut statistik pemerintah. Di Vietnam, untuk perdagangan lebih dari 100 gram (3.5 oz ) heroin, dikenai hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, demikian laporan Reuters.
(G003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
