Surabaya (ANTARA News) - Sejumlah anggota Komisi X DPR RI menilai Jawa Timur merupakan provinsi yang patut dicontoh dalam mengembangkan perpustakaan desa, karena komitmen pemerintah daerahnya dan politik anggaran yang mendukung komitmen itu dibandingkan dengan pemerintah pusat.Kalau Pemprov Jatim memiliki anggaran Rp68 miliar untuk perpustakaan, sedangkan pemerintah pusat hanya memiliki Rp450 miliar untuk perpustakaan se-Indonesia, apalagi komitmen dari provinsi ini lebih memiliki visi untuk program-program pengembangan pe
"Kalau Pemprov Jatim memiliki anggaran Rp68 miliar untuk perpustakaan, sedangkan pemerintah pusat hanya memiliki Rp450 miliar untuk perpustakaan se-Indonesia, apalagi komitmen dari provinsi ini lebih memiliki visi untuk program-program pengembangan perpustakaan desa," kata anggota Komisi X DPR RI Dr Jefirston R Riwu Kore MM di Surabaya, Kamis.
Dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI H Syamsul Bachri MSc dan diikuti sembilan anggota komisi itu, legislator dari Partai Demokrat asal NTT itu menyatakan komitmen Pemprov Jatim itu patut diteladani, karena perpustakaan itu merupakan kunci kemajuan dari suatu daerah.
"Kalau perpustakaannya bagus, tidak kumuh, dan suasananya nyaman, apalagi didukung komitmen pemerintah daerahnya, maka pendidikan-nya akan maju dan buta aksara-nya pun rendah," katanya dalam kunjungan ke Perpustakaan Jatim yang diterima Asisten I Setdaprov Jatim Bidang Pemerintahan Idrus Ahmad itu.
Di sela-sela kunjungan yang juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun dan perwakilan Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Kesehatan itu, anggota Komisi X lainnya TB Dedi S Gumelar mengakui kendala pelaksanaan program perpustakaan desa adalah tidak adanya gedung perpustakaan di desa.
"Padahal, kita tahu UU Sisdiknas sudah mengamanatkan anggaran bagi perpustakaan sekolah sebesar 5 persen di Kemendikbud, tapi PP dari Mendikbud untuk itu sampai sekarang tidak ada, sehingga bantuan buku-buku seringkali tidak ada artinya, karena ditumpuk begitu saja di kantor desa akibat tidak adanya gedung perpustakaan di desa itu," katanya.
Oleh karena itu, legislator yang juga dikenal sebagai komedian dengan nama beken "Miing" itu menyarankan perlunya perpustakaan desa dikembangkan melalui kerja sama dengan komunitas tertentu, seperti remaja masjid, remaja gereja, PKK, dan sebagainya, sehingga buku-buku perpustakaan itu ada yang mengelola dan ada tempatnya.
"Itu pun perlu dukungan dari dinas pendidikan di tingkat kabupaten untuk menghidupkan pelajaran Mengarang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di sekolah dasar dan menengah, sehingga para siswa akan sering mencari referensi ke perpustakaan dan minat baca akhirnya terbentuk hingga budaya baca pun berkembang dalam jangka panjang," katanya.
Menanggapi apresiasi dan saran itu, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jatim Drs H Mudjib Afan menyatakan anggaran Rp68 miliar dari Pemprov Jatim untuk lembaganya itu masih jauh dari ideal, karena itu pihaknya menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Kami sudah menjalin komitmen dengan bupati dan wali kota untuk pengembangan perpustakaan desa dalam kurun 2014-2019 yakni Pemprov Jatim membantu anggaran 50 persen, tapi pemerintah daerah setempat juga harus menganggarkan 50 persen. Itu pun kami lakukan secara bertahap," katanya.
Selain itu, perpustakaan desa di Jatim dikembangkan melalui empat persyaratan yakni kepala desa harus menyediakan tempat, kepala desa sanggup membayar honor petugas melalui ADD (alokasi dana desa), kepala desa sanggup menggerakkan minat baca melalui PKK, karang taruna, remaja masjid, dan sebagainya, dan bila tidak bermanfaat akan ditarik tanpa keberatan.
"Kalau ditarik, sarana dan prasarana yang dialokasikan akan dipindahkan ke desa lain. Itu karena provinsi ini memiliki 8.016 desa, sedangkan perpustakaan desa yang ada masih sekitar 3.500-an unit, tapi dengan komitmen bersama bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan PKK itu akan diusahakan terbentuk semuanya dalam lima tahun ke depan," katanya.
Ia menambahkan di Jatim saat ini ada 284 pustakawan yang dibayar dengan tunjangan fungsional dari pemerintah provinsi. "Nantinya akan ditingkatkan dan juga akan diusahakan ada tunjangan fungsional dari daerah setempat, sehingga pustakawan yang ada akan semakin konsisten dengan profesinya dan bahkan akan semakin profesional melalui pelatihan-pelatihan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun menegaskan bahwa pelajaran Mengarang akan terus digalakkan melalui Kurikulum 2013 yang memang mendorong inovasi dan kreasi dari anak didik itu. "Insya-Allah, pelajaran Mengarang itu akan berkembang dengan kurikulum yang sifatnya tematik-integratif itu," katanya. (*)
Pewarta: Edy M Yakub
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
