PDIP desak KPU segera ganti kotak suara kardus

3 Maret 2014 19:50 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2012-2017 Husni Kamil Malik melakukan pidato perdana seusai serah terima jabatan di gedung KPU, Jakarta, Jumat (20/4). Mantan anggota KPU Sumatera Barat itu terpilih menjadi ketua KPU melalui proses voting yang diadakan dalam rapat internal KPU. (FOTO ANTARA/M Agung Rajasa) ()

...karena terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)."

Semarang (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendesak KPU untuk segera mengganti kota suara yang terbuat dari kardus, surat suara yang rusak, dan tinta yang cepat luntur agar tidak menimbulkan masalah pada pemilu anggota legislatif, 9 April 2014.

"Soal kotak suara yang terbuat dari kardus kiranya dapat segera diganti karena terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo kepada Antara di Semarang, Senin malam.

Menurut Tjahjo Kumolo yang juga anggota Komisi I DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal), sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 soal kotak suara selalu pada kondisi terbaik, baik terbuat dari kayu, seng, maupun aluminium.

"Sekarang anggaran besar, kok, malah ada yang terbuat dari kardus. Kalau alasan soal tempat penyimpanan, tidaklah tepat, harusnya pada perencanaan awal yang terbaik untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang clear and clean," katanya.

Selain mendesak KPU untuk segera mengganti kotak suara yang terbuat dari kardus, PDIP juga meminta KPU untuk melakukan pengecekan ulang terkait dengan masih relatif banyaknya kertas suara yang sampai di daerah dalam kondisi cacat atau rusak.

"Hal ini harus segera diganti agar tepat waktu di daerah. Selain itu, keluhan berbagai pihak soal tinta yang tidak pada kualitas terbaik atau cepat luntur," kata Tjahjo.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyoalkan kembali daftar pemilih tetap (DPT) yang masih bermasalah di beberapa daerah pemilihan, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Berdasarkan catatan PDIP, kata Tjahjo, bisa memunculkan kursi sampai 60 kursi DPR haram. Dalam hal ini KPU harus segera melakukan pembenahan, khususnya DPT yang masih bermasalah.

"Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan siap menyerahkan data DPT di masing-masing dapil yang masih berpotensi masalah, kemudian bersama KPU mencari pemecahan masalahnya," kata pria kelahiran Kota Surakarta itu yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. (*)