"Dirjen P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) Kementerian Pertanian, Yusni Emilia Harahap meminta semua jajaran serius dan bekerja keras mensosialisasikan kembali dan memdorong penerapan bokar bersih yang sudah diatur dalam Permentan N0 38 tahun 2008 dan Permedang No 53 tahun 2009," kata Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonwsia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah yang dihubungi dari Medan, Selasa.
Edy berada di Bogor mengikuti pertemuan kordinasi teknis pengolahan Bokar bersih yang digelar Ditjen P2HP Kementerian Pertanain 12 - 13 Mei dan diikuti berbagai kalangan terkait di sektor perkaretan nasional.
Mengutip pernyataan Dirjen P2HP kementerian Pertanian, Edy menjelaskan, kegiatan itu dilakukan dalam upaya mendukung keberhasilan program Bokar secara nasional dan meningkatkab nilai tambah sekaligus daya saing karet Indonesia.
Menurut Edy, Pementan No 38 tahun 2008 itu tentang kebijakan pengelolaaan Bokar, sementara Permendag No 53 tahun 2009 tentang bahan pembeku Bokar.
Ia menyebutkan, meski mutunya semakin membaik, namun Bokar yang dijual petani masih belum 100 persen memenuhi persyaratan bahkan masalahnya cukup kompleks.
Mulai masih tingginya kadar air, banyak kotoran yang diduga untuk menambah berat getah karet itu, juga adanya penggunaan bahan pembeku lateks yang tidak direkomendasikan atau tidak sesuai ketentuan.
"Gapkindo sangat mendukung kegiatan itu dan diharapkan Bokar bersih bisa secepatnya terealisasi 100 persen karena selan sudah sangat dekat dengan era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) juga sebagai momentum tepat di saat harga ekspor sedang turun," katanya.
Dengan adanya Bokar bersih, bukan hanya karet Indonesia siap menghadapi pasar MEA, tetapi juga semakin unggul di pasar internasional khususnya pascaharga anjlok dewasa ini.
"Bokar bersih sangat diperlukan mengingat Indonesia sebagai salah satu negara produsen utama dunia dan penjualan dari sektor itu sangat diandalkan dalam total penerimaan devisa," katanya.
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
