"Setiap tindakan harus mengikuti jalur damai, tanpa kekerasan, diskriminasi dan atas dasar kesetaraan berdasar aturan hukum," katanya dalam pernyataan resmi pertamanya sejak militer memberlakukan darurat militer.
"Militer harus bertindak berdasar konstitusi," katanya seperti dilansir kantor berita AFP.
Militer tidak berkonsultasi dengan pemerintah sebelum memberlakukan darurat militer pada Selasa pagi, sebuah langkah yang disebut militer sebagai "bukan kudeta" namun bertujuan untuk memulihkan ketertiban di tengah kekhawatiran akan meluasnya kekerasan politik.
Niwattumrong menggantikan perdana menteri Yingluck Shinawatra setelah ia disingkirkan melalui putusan pengadilan yang kontroversial pada 7 Mei.
Pemerintahannya juga goyah karena pengunjuk rasa anti-pemerintah mencari dukungan dari senat Thailand untuk menggeser dia dan menunjuk perdana menteri baru.
Para kritikus mengatakan senat Thailand tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan langkah tersebut.
Niwattumrong menginginkan pemilihan umum untuk segera mengakhiri krisis politik Thailand yang sudah berjalan hampir tujuh bulan.
Para pengamat mengatakan partai berkuasa Peau Thai tampaknya akan memenangi pemilu.
Sementara para pengunjuk rasa meminta dilakukannya reformasi sebelum pemilu digelar untuk mengakhiri dominasi Thaksin, saudara lelaki Yingluck, dalam politik Thailand.
(Uu.S022)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
