Timika (ANTARA News) - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, pengelolaan Bandara Moses Kilangin Timika diserahkan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat merupakan salah satu dari 17 hal yang dimintanya kepada manajemen PT Freeport Indonesia dalam pertemuan beberapa waktu lalu.Kami minta kepada manajemen PT Freeport agar Bandara Timika dikembalikan ke pemerintah daerah."
"Ini salah satu dari 17 item yang kita minta. Kami minta kepada manajemen PT Freeport agar Bandara Timika dikembalikan ke pemerintah daerah," ujarnya di Timika, Rabu.
Ia pun menegaskan, mendukung penuh pengembangan Bandara Moses Kilangin Timika untuk meningkatkan akses layanan dan transportasi ke wilayah pedalaman Papua yang sampai saat ini sebagian masih terisolasi.
Enembe mengemukakan, ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara manajemen PT Freeport Indonesia, Kementerian Perhubungan dan Bupati Mimika di Jakarta beberapa waktu lalu soal rencana pengembangan Bandara Moses Kilangin Timika ke depan.
Melalui adanya nota kesepahaman bersama itu, menurut dia, maka saat ini Pemkab Mimika dan didukung Kementerian Perhubungan mulai membangun fasilitas pelayanan umum di sisi selatan Bandara Moses Kilangin Timika.
"Mulai tahun ini hingga beberapa tahun ke depan akan dibangun fasilitas umum seperti terminal dan lain-lain di sisi selatan dari bandara yang dibangun PT Freeport sekarang ini," ujarnya.
Ia menambahkan, "Dengan demikian diharapkan berbagai operator penerbangan yang melayani masyarakat Papua di kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan akan dipusatkan dari Timika karena jangkauan serta biaya operasionalnya lebih dekat dan murah."
Kepala Bidang Perhubungan Udara pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Mimika John Rettob secara terpisah mengatakan, pembangunan terminal Bandara Moses Kilangin Timika dan fasilitas pendukung terus dipercepat untuk mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.
Untuk mendukung maksud tersebut, ia mengemukakan, maka pelaksanaan pekerjaan terminal dan fasilitas pendukung lainnya di Bandara Timika dilakukan secara keroyokan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab Mimika.
"Kami berupaya agar pembangunan Bandara Moses Kilangin Timika dilakukan dengan sistem keroyokan dalam rangka mendukung Timika sebagai salah satu pusat pelayanan publik dan juga untuk mengejar waktu pelaksanaan PON 2020 di Papua," ujarnya.
Pemkab Mimika mengharapkan agar Menteri Perhubungan EE Mangindaan dapat menghadiri acara peletakkan batu pertama yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.
"Kami masih terus berkoordinasi dengan teman-teman di Kemenhub. Jika tidak ada halangan, kita akan minta Bapak Menteri Perhubungan datang ke Timika untuk meletakkan batu pertama pembangunan fasilitas terminal Bandara Moses Kilangin Timika," katanya.
Pemkab Mimika telah mengalokasikan APBD 2014 untuk melanjutkan pembangunan fasilitas terminal penumpang VIP dan sejumlah fasilitas lain.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung pembangunan terminal penumpang secara penuh dan penyelesaian pembangunan tempat parkir pesawat (apron) sehingga diharapkan dapat digunakan akhir tahun ini.
Adapun APBD Provinsi Papua 2014 diarahkan untuk pembangunan depo penampung bahan bakar dan fasilitas pendukung lainnya yang sampai saat ini belum dianggarkan dari APBD Mimika maupun dari APBN melalui Kemenhub.
Seluruh fasilitas yang saat ini berada di Bandara Moses Kilangin Timika baik landas pacu, terminal, tempat parkir pesawat dan lainnya merupakan fasilitas milik PT Freeport Indonesia yang mendapat izin dari Menteri Perhubungan untuk dapat dipergunakan bersama untuk kepentingan pelayanan umum, katanya menambahkan. (*)
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2014
