Petani butuh dukungan lembaga pembiayaan

30 Juni 2014 21:29 WIB

Tetap Tanam Padi. Seorang buruh tani memanen benih padi untuk ditanam di desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat, Senin (12/5). Meski memasuki musim kemarau, petani di daerah tersebut tetap menanam padi dengan mengandalkan air dari sistem pompanisasi. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Alasannya adalah dengan rendahnya volatilitas tersebut "default rate" dari pelaku usaha tani akan rendah."

Bogor (ANTARA News) - Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, Dr Ir Arif Satria mengatakan petani membutuhkan dukungan lembaga pembiayaan mengingat permodalan sangat penting sebagai alat bantu dalam usaha tani.

"Namun, tidak mudah bagi pelaku usaha tani untuk mengakses lembaga pembiayaan terutama usaha tani kecil," ujar Arif dalam siaran pers yang dikirimkan, Senin.

Menurut Arif, penyebab sulitnya petani mengakses pembiayaan adalah tingginya volatilitas keberhasilan dalam usaha tani, baik kegagalan panen maupun harga.

Para pelaku pembiayaan, lanjut Arif, akan memberikan akses yang cukup besar jika volatilitas tersebut dapat terkendali.

"Alasannya adalah dengan rendahnya volatilitas tersebut "default rate" dari pelaku usaha tani akan rendah," ujar Arif.

Dengan demikian, lanjut Arif, para pelaku pembiayaan yang bersifat sebagai "financial intermediary" akan bersedia membuka kran sebesar-besarnya untuk pelaku usaha tani.

"Karena pelaku usaha tani meyakini dirinya mampu menjaga kepercayaan para penabung yang menitipkan dananya di lembaga pembiayaan," kata Arif.

Arif mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut di atas, seluruh stakholder (termasuk pemerintah) harus memiliki pemahaman dan paradigma yang sama bahwa usaha tani adalah perusahaan pertanian. Bukan sebagai usaha yang subsisten (usaha yang perlu dikasihani).

Oleh karena itu lanjut Arif, usaha tani harus didesain sedemikian rupa sehingga usaha tani adalah usaha yang "bankable"

"Bankable artinya usaha tani memenuhi kriteria analisis kredit sesuai Undang-Undang Perbankan (yaitu 5 Cs)," ungkap Arif.

Arif menambahkan, mitigasi resiko atas volatilitas yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah dengan mengadakan asuransi pertanian dan tata niaga hasil pertanian yang melindungi usaha tani (seperti meredifinisi peran Bulog dan Bank Pertanian).

"Namun demikian pada masa transisi ini diperlukan lembaga pembiayaan usaha pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap karakteristik usaha pertanian dan perikanan. Hal ini sangat penting mengingat perbankan konvensional saat ini kesulitan untuk bisa adaptif terhadap karakteristik usaha ini," kata Arif. (LR/E001)