Alumni Kelompok Cipayung Diharapkan Kembali Bersatu

Jakarta (ANTARA News) - Para alumni organisasi pergerakan kemahasiswaan yang dulu tergabung dalam Kelompok Cipayung diharapkan dapat kembali bersatu untuk bersama-sama memberi kontribusi pada perbaikan bangsa. Harapan tersebut dikemukakan Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni Pergerakan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (Forkam PMKRI), Hermawi F Taslim, ketika bersilaturahmi dengan tokoh alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Akbar Tandjung, di Jakarta, Selasa. "Menghadapi berbagai kesulitan yang saat ini mendera bangsa, alangkah baiknya jika para alumni pergerakan bisa kembali bersatu dan berjuang bersama-sama seperti dulu saat masih mahasiswa," kata Taslim. Akbar yang mantan Ketua DPR dan kini mengelola Akbar Tandjung Institut menyatakan setuju dengan gagasan itu. Menurut dia, organisasi alumni bisa menjadi wadah untuk melanjutkan cita-cita yang dulu diperjuangkan semasa mahasiswa. Secara umum, kata mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, cita-cita yang ingin diperjuangkan semasa mahasiswa tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Taslim, jika gagasan tentang bersatunya alumni organisasi pergerakan kemahasiswaan itu dapat diwujudkan, maka hasilnya akan luar biasa karena para alumni kini telah memiliki profesi berbeda yang hampir ada di semua bidang. Ia sendiri saat ini tercatat sebagai salah satu Ketua DPP PKB. Kelompok Cipayung merupakan forum kerja sama organisasi pergerakan kemasiswaan yang didirikan pada 1972 dengan nama resmi Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter. Pendiri kelompok ini adalah GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, dan HMI. Soal otonomi daerah Dalam acara silaturahmi yang dilakukan di Kantor Akbar Tandjung Institut, sejumlah pengurus Forkam PMKRI berdiskusi dengan Akbar tentang berbagai persoalan. Salah satu yang banyak disorot adalah pelaksanaan otonomi daerah. Forkam PMKRI menilai otonomi daerah belum terlaksana sesuai yang dicita-citakan, karena selain pada beberapa kasus terjadi penyimpangan, tujuan untuk menyejahterakan rakyat di tingkat lokal juga masih jauh dari harapan. Akbar sepakat dengan penilaian itu, namun ia berpendapat hal itu bukan berarti otonomi daerah yang sudah menjadi pilihan bangsa ini harus dibatalkan. Justru, kata Akbar, menjadi tanggungjawab bersama untuk mengembalikan pelaksanaan otonomi daerah pada relnya. "Misalnya, euforia pemekaran wilayah yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan elit tertentu harus diakhiri. Pemekaran wilayah haruslah menjadi solusi untuk menyejahterakan rakyat, yang oleh karenanya dibutuhkan kajian obyektif terlebih dulu sebelum dilaksanakan. (*)

Copyright © ANTARA 2006