DPRD Jabar usulkan sebaiknya subsidi BBM dicabut

25 Agustus 2014 20:09 WIB

Bahas Subsidi BBM di DPR Menteri ESDM Jero Wacik (kanan) berdiskusi dengan anggota DPR saat rapat kerja dengan Komisi VI membahas anggaran Kementerian ESDM dan BBM bersubsidi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8). Kementerian ESDM bersama DPR RI membahas asumsi makro untuk RAPBN 2015, RUU Geothermal, produksi minyak, harga minyak mentah Indonesia atau ICP, hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Besok (Selasa) koordinasi dengan semua anggota (DPRD). Mudah-mudahan besok sore sudah ada jawaban (dari Pertamina)."

Bandung (ANTARA News) - Komisi B DPRD Provinsi Jabar mengatakan sebaiknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dicabut dan diberlakukan harga pasaran jika pemerintah tidak mampu menyiapkan anggarannya.

"Kalau tidak mampu, terus terang saja, beri penjelasan ke masyarakat, pasti masyarakat akan mengerti," kata Anggota Komisi B DPRD Jabar Hasan Zainal Abidin terkait menanggapi kelangkaan premium subsidi di Bandung, Senin.

Menurut dia, jika subsidi BBM dicabut, maka anggarannya dapat dialokasikan ke bidang lain seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur.

Pencabutan dan pengalihan anggaran subsidi BBM itu, kata Hasan, banyak disetujui oleh beberapa ahli.

Ia berharap, pemerintah pusat jujur dalam anggaran pengadaan BBM subsidi, dan terbuka kepada rakyat terkait kelangkaan BBM.

DPRD Jabar, lanjut dia, secepatnya akan mencari tahu masalah kelangkaan BBM yang dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah di Jabar.

"Besok (Selasa) koordinasi dengan semua anggota (DPRD). Mudah-mudahan besok sore sudah ada jawaban (dari Pertamina)," kata Hasan. (FPM/Y003)