Warga demo Balai Kota DKI tolak penggusuran

16 September 2014 11:56 WIB
Warga demo Balai Kota DKI tolak penggusuran
Aksi Hentikan Penggusuran Warga yang tergabung dalam Aliasi Parlemen Jalanan DKI Jakarta berunjuk rasa hentikan penggusuran di depan Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/9). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar memberikan solusi bagi warga yang terkena imbas penggusuran tempat tinggal mereka. (ANTARA FOTO/OJT/Zabur Karuru)
Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 40 orang warga yang tinggal di bantaran Kali Sekretaris, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdemonstrasi di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, menolak rencana penggusuran rumah mereka oleh Pemprov DKI

"Saya sudah 10 tahun tinggal di sana. Dan besok rumah saya mau digusur. Saya bingung harus bagaimana karena mencari tempat tinggal kan susah," kata salah seorang warga Ida Hamidah.

Ia menuturkan rumah warga di kawasan tersebut akan dibongkar karena akan dilakukan pelebaran jalan di sekitar Kali Sekretaris oleh pemerintah provinsi.

"Tapi saya heran mengapa Binus Square tidak dibongkar juga padahal letaknya dekat dengan Kali Sekretaris," kata Ida sambil meneteskan air mata.

Ia berharap pemprov bisa menyediakan tempat penampungan sementara bagi warga korban penggusuran sampai menemukan hunian baru.

"Karena mencari rumah baru itu kan susah. Bukan sesuatu yang mudah. Saya berharap pemda mau mempertimbangkan hal ini," kata dia.

Sementara itu, Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) yang ikut serta dalam aksi tersebut menuturkan program Pemprov DKI terkait penataan kota berimbas pada penggusuran rumah warga di pemukiman kumuh.

"Di bantaran Kali Sekretaris itu akan ada normalisasi sungai dan pelebaran jalan. Akibatnya rumah warga di bantaran kalinya akan digusur. Tapi ada 2.000 jiwa yang akan kehilangan tempat tinggalnya dari kebijakan ini," kata juru bicara APJ DKI Jakarta Rio Ayudhia Putra.

Pihaknya berharap Pemprov DKI Jakarta mau melibatkan warga miskin korban penggusuran untuk mengembangkan perumahan swadaya, penataan permukiman kumuh atau melakukan pemukiman ulang sesuai kemampuan warga.

"Kami juga berharap pemda mau membuat kebijakan politik terkait perumahan yang memberdayakan warga miskin serta melibatkan warga miskin dalam penyusunan tata ruang kota," katanya.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014