"Kalau sampai Rp80 triliun saya nggak janji. Tapi, kalau lebih banyak saya usahakan," katanya saat menghadiri Seminar LIPI dan Kuliah Umum Presiden Terpilih di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa.
Menurut Kepala LIPI Prof Dr Lukman Hakim, sekarang LIPI baru menerima anggaran Rp10,4 triliun atau sekitar satu persen dari Pendapatan Domestik Bruto. Ia mengatakan, idealnya anggaran yang dibutuhkan untuk riset sekitar Rp80 triliun.
Lukman menambahkan, peningkatan anggaran tidak harus berarti ada penambahan anggaran tapi bisa juga diberikan melalui insentif.
Jokowi tidak menyebutkan berapa persisnya jumlah yang akan dia alokasikan untuk riset dan mengatakan bahwa "tidak ada negara yang maju, yang sangat maju, tanpa lembaga penelitian yang baik."
Ia mengatakan dengan sektor pendidikan tinggi, riset dan teknologi berada dalam satu naungan kementerian, riset yang berhubungan dengan teknologi, sosial, pertanian, maritim, betul-betul bisa diaplikasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat maupun dunia usaha.
"Anggarannya dikumpulin. Anggarannya lebih jelas lari ke mana, hasilnya bisa diukur jelas," katanya.
Ia menilai selama ini riset dilakukan oleh masing-masing kementerian dan belum terintegrasi sehingga manfaat riset secara garis besar hanya dirasakan oleh kementerian itu sendiri.
"Di semua kementerian ada sehingga fokus mau menuju ke mana menjadi tidak jelas. Keluaran siapa yang memanfaatkan tidak ditindaklanjuti dengan baik," katanya.
Ia mencontohkan masih ada desa yang menggunakan alat bajak manual mengandalkan tenaga hewan untuk membajak sawah. "Artinya, tidak ada perbaikan, teknologi yang masuk," katanya.
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
