Selama ini untuk mengukur angka kemiskinan digunakan standar konsumsi kalori 2.500 kalori per hari atau setara dengan pengeluaran Rp347.000 per bulan, kata pria yang akrab disapa dengan nama Ahok itu, di Jakarta, Selasa.
Ahok menilai penghitungan dengan metode tersebut konyol dan ia lebih memilih standar kemiskinan berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).
Kendati dengan memakai indikator penghasilan menyebabkan angka penduduk miskin di Jakarta bertambah, ia melihat hal ini jauh lebih realistis karena menghitungnya dari kebutuhan hidup layak.
Ia mengaku tidak peduli bila dengan standar tersebut penduduk miskin di Jakarta akan bertambah.
Ahok sendiri memperkirakan bila menggunakan standar UMP, maka jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 60 persen.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan sejumlah program untuk memperbaiki kualitas hidup warga ibu kota, salah satunya pengelolaan rumah susun akan diserahkan kepada Dinas Sosial bukan lagi Dinas Pemukiman.
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
