Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memfasilitasi pembentukan 164 desa tangguh bencana sebagai antisipasi dini penanggulangan bencana di desa....agar masyarakat dapat memahami dan siap menghadapi kejadian bencana...
"Pembentukan desa tangguh bencana ini agar masyarakat dapat memahami dan siap menghadapi kejadian bencana," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, sebanyak 164 desa tangguh bencana tersebar sebanyak 68 desa pada 34 kabupaten/kota di 28 provinsi, di mana 10 provinsi masuk dalam program rencana besar tsunami dengan total anggaran sebesar Rp20,557 miliar.
Pada 2013 pelaksanaan desa tangguh bencana sebanyak 56 desa pada 29 Kabupaten di 28 provinsi dengan total anggaran sebesar Rp12,542 miliar.
Selanjutnya, pada 2012 jumlah desa tangguh bencana sebanyak 40 desa pada 20 kabupaten di 20 provinsi dengan ancaman tsunami dengan total anggaran sebesar Rp6,366 miliar.
"Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat lainnya setiap tahunnya," ujar dia.
Saat ini, masih banyak desa-desa yang belum mendapatkan program desa tangguh bencana ini, sehingga BNPD sulit melakukan koordinasi dengan pihak-pihak desa dalam penanggulangan bencana alam.
Berdasarkan data dari BPS, jumlah desa mencapai 71.234 desa di Indonesia, di mana 30.116 desa berada di wilayah rawan bencana. (Baca juga: 86 kabupaten/kota dilanda kekeringan)
"Pada 2015 nanti, kami berupaya memfasilitasi pembentukan desa tangguh bencana ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa, kabupaten dan provinsi, agar penanggulangan bencana di desa-desa tersebut dapat dilakukan dengan cepat," ujarnya.
Ia mengatakan, mekanisme pelaksanaan program desa tangguh bencana ini meripakan desa yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan menghadapi bahaya bencana serta pulih dalam waktu singkat (bangkit kembali) terhadap bencana yang merusak.
"Strategi pelaksanaan desa tangguh, antara lain pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program. (Baca juga: BNPB bentuk Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia)
Sekaligus membangun sinergi program dengan seluruh pelaku kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi untuk memberdayakan masyarakat desa," ujarnya.
Pewarta: Aprionis
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
