Ambon (ANTARA News) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Labu Raya berkunjung ke Kota Ambon, provinsi Maluku untuk membicarakan masalah Participation Interest (PI) 10 persen pengelolaan gas alam abadi Blok Masela.Jika dimungkinan kami dapat dilibatkan dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela terutama menyangkut pembagian PI 10 persen. Proyek raksasa dengan jangka waktu eksploitasi hingga 20 tahun ini dapat mensejahterakan masyarakat di Maluku dan NTT di m
"Saya datang untuk bertemu dengan Gubernur Maluku Said Assagaff serta pimpinan SKPD dan DPRD Maluku untuk membicarakan kemungkinan keterlibatan NTT dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela, terutama menyangkut keikut sertaan dalam pembagian PI 10 persen," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya, di Ambon, Rabu.
Gubernur Frans yang berkunjung ke Ambon bersama DPRD NTT, bertemu dan berdialog dengan Gubernur Said Assagaff serta pimpinan SKPD dan DPRD Maluku.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur NTT meminta kesediaan Pemprov dan DPRD Maluku untuk melibatkan provinsi tersebut dalam rencana kerja sama pengelolaan Blok Masela yang ditangani kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Migas INPEX Masela Ltd.
"Jika dimungkinan kami dapat dilibatkan dalam pengelolaan gas alam abadi Blok Masela terutama menyangkut pembagian PI 10 persen. Proyek raksasa dengan jangka waktu eksploitasi hingga 20 tahun ini dapat mensejahterakan masyarakat di Maluku dan NTT di masa mendatang," katanya.
Dia mengatakan, sebagai dua provinsi yang tergolong miskin maka Maluku dan NTT dapat dilibatkan dalam pengelolaan mega proyek tersebut, sehingga dapat berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Gubernur Frans berharap Pemprov Maluku segera menjawab permintaan tersebut, sehingga dapat ditempuh langkah-langkah lebih lanjut.
Selain meminta keterlibatan dalam pengelolaan Blok Masela, Gubernur Frans juga menyatakan pihaknya juga menjajaki sejumlah peluang kerja sama antara kedua provinsi bertetangga tersebut di masa mendatang, terutama di bidang perdagangan dan industri.
Persetujuan DPRD
Sedangkan Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan permohonan Gubernur NTT tersebut akan dipertimbangkan dan dibicarakan lebih jauh secara internal, terutama dengan DPRD Maluku.
"Kami tidak bisa mengambil keputusan sepihak menyangkut permintaan Gubernur NTT tersebut, karena secara internal harus dibicarakan dengan DPRD Maluku, apalagi masalah ini sangatlah sensitif untuk diputuskan," katanya.
Selain DPRD, masalah tersebut juga harus dibicarakan dengan para Bupati serta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun tokoh masyarakat.
"PI 10 persen Blok Masela merupakan masalah sensitif sehingga harus dibicarakan lintas sektor, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Masalah ini akan dibicarakan dan dibahas dalam waktu dekat dengan memperhatikan berbagai masukan yang disampaikan Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan hasilnya akan disampaikan kepada Pemprov NTT," kata Said Assagaff.
Blok Masela terletak 300 kilometer dari Saumlaki, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku, sedangkan dari NTT jaraknya 800 kilometer.
Kedua gubernur juga menjadwalkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dan kementerian Energi sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta untuk minta pertimbangan menyangkut pengelolaan Blok Masela tersebut.
Menyangkut kerja sama lainnya akan dibicarakan lebih mendalam mengingat kedua daerah ini memiliki ketergantungan terutama di bidang perdagangan.
Gubernur Said mencontohkan hasil produksi sejumlah komoditi dari Maluku serta kayu, terutama dari Kabupaten MTB dan Maluku Barat Daya (MBD) lebih banyak diantarpulaukan ke Kupang, NTT, sedangkan provinsi tersebut pernah berencana membuka kerjasama mengenai impor semen dari Kupang ke Maluku.
"Rencana kerja sama lainnya akan dibicarakan lebih mendalam di masa mendatang. Prinsipnya kerja sama kedua provinsi ini akan sangat menguntungkan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," katanya. (*)
Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
