"Kalau tak mau rakyat kecil menjadi korban, selalu kebanjiran setiap hujan turun, pengaturan tata ruang harus tetap dikendalikan oleh negara, bukan diserahkan kepada pihak ketiga," kata Ketua Federasi LEM Sarbumusi, Mustika Ali Sani dalam Forum Grup Discusion yang diadakan Pemerhati Tata Kota dan Lingkungan (Petakoling), Sabtu.
Dia memberikan mencontohkan, akibat pengaturan tata ruang diserahkan kepada pihak ketiga, pembangunan apartemen atau mal yang dinilai "semau gue", Jakarta selalu kebanjiran setiap kali turun hujan.
"Mengapa ini bisa terjadi, banjir selalu melanda Jakarta? Karena Jakarta tak memiliki daerah resapan air, akibat dari pembangunan apartemen dan mal yang belum tertata," ujarnya.
Kalau kodisinya begini, Sarbumusi meyakini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), bakal tak akan melanjutkan kebijakan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) yang semacam itu.
Sementara itu Bob Arun Randilawe (studi Lingkungan UI), menyatakan sepakat jika alih fungsi yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan yang berakibat rusaknya lingkungan.
"Memang kita menyadari Pemprov DKI juga membutuhkan income. Akan tetapi jangan sampai kebijakan soal tata ruang tersebut akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat," katanya.
"Kalau Jakarta nyaman, aman, dan melayani dengan baik, investor pasti akan memilih Jakarta sebagai ‘home base’ utama aktivitas bisnis mereka. Bahkan yang berskala dunia," imbuhnya.
Selain itu, Pemprov DKI diharapkan siap dan fair memposisikan Jakarta yang berpihak pada tiga kepentingan, yakni sebagai ibukota provinsi, ibukota negara, dan kota internasional.
Pembicara lain yang tampil pada FGD itu adalah Murni Khuarizmi (Arsitek UI), Albert (Notaris, kandidat doktor IPB), Abertin (ekonom), Agus Surya (pelaku usaha), dan Y Abdi (peneliti UGM).
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
