Seluruh provinsi diharapkan punya fasilitas layanan kanker

4 Februari 2015 20:18 WIB

Peringatan Hari Kanker Sedunia. Relawan dari Masyarakat Peduli Kanker Sumatera Utara, memegang stiker yang akan dibagikan kepada pengguna jalan ketika memperingati Hari Kanker Sedunia di Medan, Sumut, Rabu (4/2). Peringatan tersebut mengangkat tema "Kanker Bukan Diluar Kemampuan Kita". (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Jakarta (ANTARA News) - Prevalensi kanker yang mencapai 1,4 per 1.000 penduduk atau sekitar 330.000 orang dinilai cukup mengkhawatirkan sehingga Kementerian Kesehatan berniat menambah rumah sakit layanan kanker sehingga tersedia di seluruh provinsi.

"Kita bercita-cita ada regionalisasi. Seluruh provinsi harusnya punya fasilitas. Sekarang baru sekitar 10 provinsi saja. Kita upayakan karena ini sudah merupakan permasalahan berat di Indonesia," ujar Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan M Subuh di Jakarta, Rabu.

Kasus baru kanker tertinggi di Indonesia untuk wanita adalah kanker payudara dengan prevalensi 40 per 100.000 penduduk dan angka kematian 21,5 per 100.000 penduduk diikuti oleh kanker leher rahim dengan prevalensi sebesar 17 per 100.000 penduduk dan angka kematian 10 per 100.000 penduduk.

Untuk pria, kasus baru kanker tertinggi adalah kanker paru sebesar 26 per 100.000 penduduk dengan kematian 22 per 100.000 penduduk diikuti oleh kanker kolorektal sebesar 16 per 100.000 dengan kematian 10 per 100.000 penduduk.

Subuh juga menyayangkan masih banyaknya pasien yang datang berobat ke fasilitas kesehatan ketika sudah memasuki stadium lanjut, padahal kemungkinan untuk disembuhkan sangat besar jika berobat pada tahap awal.

Untuk mencegah hal tersebut, Kementerian Kesehatan menggalakkan deteksi dini kanker yang telah dicanangkan sebagai program nasional sejak 21 April 2008 dengan menggunakan metode IVA (inspeksi visual dengan asan asetat) dan pap smear.

Pelayanan skrining kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga telah termasuk layanan skrining kanker payudara dan kanker leher rahim berdasarkan Permenkes No.71 tahun 2013.

Sementara itu, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur mengaku bahwa meski telah dibiayai BPJS, partisipasi perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker itu masih rendah.

"Selama tahun 2014, baru 81 ribu peserta yang periksa dini kanker rahim menggunakan IVA dan untuk pap smear 248 ribu peserta," kata Fajriadinur.

Padahal jumlah peserta yang diharapkan untuk melakukan deteksi dini kanker lebih banyak dari itu yaitu seluruh peserta BPJS perempuan yang berpotensi terkena.

BPJS Kesehatan disebut Fajriadinur mengeluarkan biaya total Rp1,5 triliun untuk pengobatan kanker selama 2014 termasuk biaya promotif preventif dan deteksi dini.