Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak menyatakan keinginannya untuk membuat tradisi bahwa masa reses tidak hanya digunakan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) melainkan juga dari aparatur pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan.Kami ingin program-program pembangunan dari pemerintah pusat dapat sinergis dengan program pembangunan pemerintahan Kota Bogor,"
"Kami ingin program-program pembangunan dari pemerintah pusat dapat sinergis dengan program pembangunan pemerintahan Kota Bogor," katanya saat audiensi dengan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan sejumlah pimpinan SKPD Kota Bogor di rumah dinas wali kota Jalan Pajajaran Bogor, seperti disampaikan dalam keterangan pers, Selasa.
Selain Deding, juga hadir anggota Komisi VI DPR Neng Eem Marhamah.
Menurut Deding, APBN Tahun 2015 senilai hampir Rp2.000 triliun dialokasikan untuk pembangunan di semua sektor kehidupan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Alokasi dana APBN ini diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang.
"Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur), tentu saya berkewajiban agar anggaran pembangunan ini dapat mengalir ke Kota Bogor," ujarnya menambahkan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat ini dapat digunakan untuk mengakselerasi pembangunan di Kota Bogor.
Dia mencontohkan, selaku Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang memiliki mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah tentu dirinya bisa menyinergikan program-program dari mitra kerjanya tersebut ke Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) Kota Bogor.
"Misalnya Kementerian Sosial memiliki program KUBE (kelompok usaha bersama), program pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pemugaran Taman Makam Pahlawan atau bantuan untuk rumah yatim-piatu. Nah itu sudah tentu harus ditangkap oleh Dinas Sosial Kota Bogor agar program-program tersebut dapat diimplementasikan di Kota Bogor. Saya akan fasilitasi itu," katanya.
Deding mengakui bahwa selama ini masa reses seringkali digunakan oleh anggota DPR untuk menemui masyarakat di daerah pemilihan. Namun dia juga mengingatkan bahwa masa reses seperti saat ini tidak hanya bisa digunakan untuk menemui konstituen melainkan juga aparatur pemerintah selaku pemangku kebijakan di daerah.
"Karena dengan begitu kita bisa tahu apa saja kebutuhan-kebutuhan SKPD selaku pemangku kebijakan di daerah. Kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan SKPD dengan program-program dari pemerintah pusat, saya yakin pembangunan di Kota Bogor ini bisa diakselerasi lebih cepat lagi," ujarnya.
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
