"Kami menilai pemerintah di Sulut agak lambat memperhatikan UMKM apalagi dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) di akhir tahun ini," kata Anggota Komisi VI DPR-RI, Vanda Sarundajang, saat kunjungan kerja dengan BI, OJK, perbankan dan perusahaan penjaminan, di Manado, Selasa.
UMKM, katanya, merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat baik nasional maupun lokal.
"Sehingga, pemerintah Sulut diharapkan lebih lagi mendorong agar UMKM semakin menggeliat lewat pembinaan maupun pembiayaan dari perbankan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah," jelasnya.
Dia mencontohkan, pemerintah hanya memperkenalkan produk UMKM Kain Bentenan saja, padahal ada begitu banyak produk unggulan daerah lain yang lebih tinggi nilai tambahnya.
Misalnya Kepulauan Sitaro dengan komoditas palanya, juga Kabupaten Minahasa dengan eceng gondok yang banyak tumbuh di Danau Tondano, padahal bisa dijadikan kerajinan yang memiliki nilai tambah.
"Potensi ini seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah daerah, sehingga UMKM bisa berkembang dengan baik dan siap menghadapi MEA," jelasnya.
Wirausaha muda perlu dibina sampai mandiri, katanya, sehingga mampu membuka sektor UMKM yang baru dan berkualitas.
Potensi Sulut, katanya, memang cukup besar, semua bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan pemerintah selain fasilitasi dana juga ada transfer ilmu dan teknologi.
Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank, BUMN, BUMD, PNM dan Perusahaan penjaminan di Sulut yang diketuai oleh Azam Azman N.
Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
