Mugabe: Dasasila Bandung visi yang revolusioner

Bandung (ANTARA News) - Presiden Zimbabwe Robert Mugabe menyebut Dasasila Bandung sebagai sebuah visi yang revolusioner saat menyampaikan pidato pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat.

"Dasasila Bandung adalah sebuah visi yang revolusioner, dan visi itu masih berlaku hingga sekarang. Agenda pada 1955 menyamai agenda kontemporer yang mempromosikan perdamaian, kesetaraan gender, dan kerja sama ekonomi di Asia-Afrika," kata Presiden Mugabe, yang menyampaikan pidato sebagai perwakilan Uni Afrika.

Presiden Robert Mugabe juga menyuarakan perlunya peningkatan interaksi antara Asia dan Afrika, tidak hanya terbatas dalam urusan ekonomi dan perdagangan saja.

"Solidaritas antara Asia dan Afrika harus dilandasi oleh interaksi antarmasyarakat secara langsung, terutama kontak budaya," ucapnya.

Presiden Mugabe mengakhiri pidatonya dengan ucapan syukur dan harapan pada beberapa dokumen hasil Konferensi Asia Afrika, terutama terkait dukungan terhadap keadilan dan kemerdekaan Palestina.

"Saya yakin, kenangan ini akan selamanya bertahan dalam pikiran dan hati kita," katanya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil membacakan isi Dasasila Bandung pada puncak Peringatan 60 Tahun KAA di Gedung Merdeka.

Berikut Isi dari Dasasila Bandung:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa.
4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian ataupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
6. (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun cara damai lainya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban kewajiban internasional.

Pewarta: Roberto C. Basuki
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015