Surabaya (ANTARA News) - Pemerintah melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenalkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kelautan dan Perikanan (KP) kepada masyarakat di Tanah Air.Lalu, untuk pendidikan tinggi diterapkan 60 persen praktek dan 40 persen teori."
"Upaya itu guna meningkatkan kompetensi mereka yang berkecimpung di sektor kelautan dan perikanan menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dengan begitu, mereka akan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terampil dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan," kata Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono, melalui siaran pers terkait Focus Group Discussion (FGD) bertema "Penguatan Pendidikan Vokasi dalam Menghadapi Globalisasi", di Surabaya, Senin.
Menurut dia, peningkatan kualitas SDM di sektor kelautan dan perikanan melalui suatu sistem pendidikan yang berkualitas dan terintegrasi dengan kebutuhan pasar, masyarakat, dan lingkungan pada saat ini mutlak dilakukan. Langkah itu agar potensi sumber daya kelautan dan perikanan mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional.
"Sumbangan ini tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional pada masa datang. Tapi juga berdampak baik terhadap perubahan lingkungan yang begitu dinamis," ujarnya.
Dengan demikian, jelas dia, ke depan investasi yang diperlukan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan tidak hanya dalam bentuk modal finansial. Namun, investasi SDM berkualitas yang mampu mengisi kebutuhan di sektor kelautan dan perikanan.
"Kemudian, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang andal untuk semua pelaku pembangunan di sektor kelautan dan perikanan maka diperlukan pengembangan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di lingkungan KKP," katanya.
Penyelenggaraan pendidikan tersebut, tambah dia, menggunakan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory yang dilengkapi sarana dan prasarana modern setara Dunia Usaha dan Dunia Industri sesungguhnya. Bahkan, memiliki porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori untuk pendidikan menengah.
"Lalu, untuk pendidikan tinggi diterapkan 60 persen praktek dan 40 persen teori," katanya.
Mengenai perekrutan peserta didik, kata dia, mereka terdiri dari 40 persen anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudi daya dan pengolah ikan, serta petambak garam). Berikutnya, 40 persen masyarakat umum dan 20 persen mitra kerja sama. Satuan pendidikan itu meliputi sembilan Sekolah Usaha Perikanan (SUPM) yang masing-masing di Aceh, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Ambon, dan Sorong.
"Kemudian, tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) dengan masing-masing di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong. Ada pula STP yang menyebar di lima kampus yakni Jakarta, Bogor, Serang, Karawang, dan Wakatobi," katanya.
Para lulusannya, lanjut dia, tidak hanya memperoleh ijazah melainkan sertifikat keahlian. Seperti Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan, Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan, Good Aquaculture Practices atau Cara Budidaya Ikan yang Baik, Basic Safety Training, Manajemen Pengendali Mutu, Hazard Analysis Critical Control Poin, Sertifikat Pengolah Ikan, Amdal, dan Sertifikat Penyuluh Perikanan.
"Kami yakin, melalui FGD itu dapat menghasilkan rencana strategis pengembangan pendidikan vokasi dan pemetaan pengembangan pendidikan vokasi di lingkungan KKP," katanya.
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
