"Masyarakat perlu diperlihatkan pengelolaan zakat selama ini sehingga tidak ada hal yang ditutup-tutupi," ujarnya usai mengukuhkan pimpinan Baznas Kabupaten Pati Periode 2015-2020 di Ruang Kembangjoyo Kantor Setda Kabupaten Pati, Senin.
Transparansi, kata dia, sebagai upaya penegasan atas kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat.
Selain itu, kata dia, transparansi publik juga sebagai sarana edukasi masyarakat sehingga mengetahui aspek mana saja yang harus diaudit dan diperiksa.
Baznas kabupaten, kata dia, perlu juga memaksimalkan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, mengingat sosialisasi yang digelar dinilai masih kurang.
"Jika memungkinkan dibuatkan web khusus sehingga masyarakat juga bisa melihatnya setiap saat, termasuk bisa menjadi ajang komunikasi," ujarnya.
Berdasarkan aturan baru, tentang pelaksanaan pengelolaan zakat tidak memperbolehkan PNS dan unsur partai politik masuk dalam jajaran pimpinan Baznas kabupaten yang awalnya bernama Badan Amil Zakat Daerah.
Dengan merujuk pada PP RI nomor 14/2014 tentang Pelaksanaan UU RI nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka SK bupati untuk melantik lima pimpinan Baznas kabupaten yang baru periode 2015-2020 dari unsur non-PNS dan non-partai.
Haryanto berharap, pengukuhan itu semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pengelolaan zakat.
Bazda dalam periode kepemimpinan Desmon Hastiono berhasil menghimpun dana Rp792 juta, dengan rincian Rp242 juta pada 2012, Rp35,3 juta pada 2013, Rp477,6 juta pada 2014, dan Rp36,9 juta pada 2015.
Pewarta: Akhmad NL
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
