Politisi Gerindra itu meminta kritik serta masukan dari publik terkait drat usulan yang akan diajukan kepada Presiden, dengan memanfaatkan media sosial.
Drat tersebut berisi 33 program yang dilengkapi dengan latar belakang usulan, lokasi program serta nama lembaga atau pihak penerima manfaat.
Usulan yang diajukan mantan anggota DPD RI tersebut diantaranya pengadaan kapal ambulance bagi masyarakat di Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara.
Pengadaan kapal yang juga berfungsi sebagai puskesmas keliling itu masuk dalam UP2DP, karena masyarakat di pulau tersebut kesullitan mengakses fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Zainal Sidiki.
Elnino juga mengusulkan penyediaan lahan dan pembangunan gedung perpustakaan modern di Kota Gorontalo.
Ia menjelaskan dalam Peraturan DPR, usulan UP2DP itu harus memenuhi kriteria pembangunan atau pengadaan fisik, berupa sarana dan prasarana.
"Saya sebagai anggota DPR menambah kriteria sendiri yang berlaku hanya pada usulan UP2DP saya, yaitu program yang sering disuarakan dalam Musrenbang, tapi tidak pernah terealisasi melalui APBN dan APBD minimal tiga tahun terakhir," jelasnya.
Bila usul UP2DP itu disetujui oleh Presiden Jokowi, lanjutnya, maka pelaksana program-program tersebut adalah instansi terkait.
Namun bila tidak disetujui, Elnino menilai hal itu berarti presiden menjamin bahwa seluruh aspirasi rakyat akan terakomodir dalam APBN dan APBD melalui Musrenbang.
Pewarta: Debby Hariyanti Mano
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
