Realisasi industri garam di NTT terkendala ketersediaan lahan

17 Juli 2015 23:40 WIB

Petani memanen garamnya di pengaraman Talise Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (12/7/15). Meskipun harga garam di pasaran naik menjadi rata-rata Rp1.100 per kilogram, namun di tingkat petani justru menurun dari rata-rata Rp800 menjadi Rp700 per kilogram karena permainan tengkulak yang memaksa petani melepas garamnya dengan harga rendah untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Jadi, kendalanya utamanya hanya di lahan. Dan kepala daerah perlu turun tangan."

Jakarta (ANTARA News) - Kunci realisasi industri garam di Nusa Tenggara Timur ada pada bupati setempat, di mana industri tersebut dapat masuk setelah ketersediaan lahan di daerah yang potensial untuk membangun industri garam terpenuhi.

"Oleh karena itu, kami minta agar kepala daerah dapat mempercepat proses penyelesaian lahan. Kalau lahannya selesai, maka industri garam di NTT akan dapat terealisasi," kata Menperin Saleh Husin di Jakarta, Jumat.

Menperin menegaskan bahwa jika kepala daerah atau bupati menjamin lahannya tersedia, maka para investor akan berbondong-bondong masuk ke wilayah tersebut.

"Jadi, kendalanya utamanya hanya di lahan. Dan kepala daerah perlu turun tangan," tegasnya.

Masalah tersebut memang dialami beberapa perusahaan yang ingin membangun industri garam di tanah air.

Diketahui, beberapa daerah di NTT memang dinilai potensial untuk mengembangkan industri garam, karena memiliki curah hujan yang sangat rendah, bahkan musim kemarau terjadi hampir sepanjang tahun.

Kondisi tersebut diyakini mampu mendukung perkembangan industri garam di Indonesia, terlebih garam industri, di mana tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama.

Untuk itu, Menperin berharap agar pihak pemerintah daerah setempat mau bekerja sama dalam membangun industri garam nasional.