"Tentu untuk membangun kedaulatan pangan, diversifikasi pangan sangat penting karena sementara ini politik pangan kian mengerucut menjadi politik beras," kata Dwi Andreas Santosa ketika dihubungi lewat sambungan telepon dari Jakarta, Minggu.
Dwi Andreas meminta pemerintah tidak hanya terfokus terhadap konsumsi beras melainkan kembali ke prinsip pertanian wilayah tropis yang menghasilkan banyak jenis pangan.
"Upaya besar pemerintah seolah ditujukan untuk beras, semestinya kembali ke prinsip pertanian wilayah tropis, keanekaragaman bukan keseragaman pangan," katanya.
"Jadi sekarang ini politik pangan dihomogenkan dengan istilah 'raskin' (beras rakyat miskin) sebagai bahasa politik seolah-olah seluruh lapisan masyarakat Indonesia mesti makan nasi," imbuhnya.
Dwi Andreas berpendapat divesrsifikasi pangan akan menjadikan Indonesia tidak hanya bergantung pada beras karena dalam sejarah pertanian beras hanya digunakan di Jawa dan Bali sementara Indonesia bagian timur peramu sagu.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah mengubah konsep pembangunan pertanian secara mendasar dengan langsung memberikan subsidi kepada petani.
"Subsidi itu sebenarnya yang memanfaatkan siapa? karena jumlahnya besar sekitar 39 triliun akan lebih baik diarahkan langsung ke petani," katanya.
Subsidi tersebut juga bisa digunakan untuk menjamin harga jual dari petani tetap sesuai sehingga lebih kesejahteraan petani sebagai penopang kedaulatan pangan terus meningkat.
"Sebenarnya bisa menuju kedaulatan pangan asal pemerintah memiliki keinginan kuat," cetusnya.
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
