Pengamat: instrumen fiskal sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi

11 September 2015 05:51 WIB

Target Pertumbuhan Ekonomi 2015. Aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10). Dalam Rancangan APBN 2015, pemerintah mengajukan target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen sementara target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diajukan Bank Indonesia pada kisaran 5,4-5,8 persen. (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

Saya kira dengan kebijakan fiskal yang tepat maka bisa menjadi salah satu instrumen selain moneter dan perijinan yang mampu membuat perekonomian kita keluar dari kondisi stagnan seperti saat ini, baik jangka pendek maupun panjang."

Manado, 11/9 (Antara) - Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Joubert Maramis mengatakan instrumen fiskal sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lewat insentif pajak.

"Untuk saat ini, adalah tepat untuk menggunakan instrumen fiskal sebagi pengungkit pertumbuhan ekonomi lewat insentif pajak yang selektif pada pelaku bisnis yang berorientasi ekspor," kata Joubert di Manado, Jumat.

Joubert mengatakan pemerintah harus mampu mengefisienkan belanja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Sehingga iklim investasi berbasis foreign direct investment dan volume, nilai serta variasi ekspor meningkat, namun tidak mengurangi kemampuan pemerintah dalam belanja pembangunan tanpa harus menambah hutang. Saya kira paket kebijakan fiskal pemerintah saat ini harus mengikuti prinsip dasar tersebut," jelasnya.

Namun, katanya, untuk insentif fiskal ke industri harus konsisten jangan berubah-ubah karena bisa timbulkan rasa tidak percaya dunia usaha pada pemerintah.

Insentif fiskal yang berupa tax holliday dan tax allowance harusnya tepat sasaran diberikan misalnya industri baru, inovatif, menyerap tenaga kerja besar, pioner dan bidang research and development.

"Saya kira dengan kebijakan fiskal yang tepat maka bisa menjadi salah satu instrumen selain moneter dan perijinan yang mampu membuat perekonomian kita keluar dari kondisi stagnan seperti saat ini, baik jangka pendek maupun panjang," jelasnya.

Jadi intinya kebijakan fiskal seharusnya mampu menyeimbangkan fungsi sebagai pendapatan negara dan sebagai stimulus ekonomi.

Pemerintah dijadwalkan akan mengeluarkan paket kebijakan untuk memperbaiki perekonomian, antara lain di sektor perpajakan.