Palangka Raya (ANTARA News) - Tebaran kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga kini masih menyelimuti Kota Palangka Raya sangat mengganggu kenyamanan warga di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah itu.kami sekeluarga sudah tidak sanggup menghirup asap bercampur asap pekat ini
Menurut pantauan, Minggu, di Palangka Raya, kawasan seperti di Jalan RTA Milono, G. Obos, Tjilik Riwut, Diponegoro, A Yani kabut asap pekat menyelimuti kota itu, walau kondisi kepekatannya berkurang dibandingkan keadaan Sabtu (26/9), denganb jarak pandang hanya 10-20 meter.
Antonius warga Jalan RTA Milono Kota Palangka Raya mengatakan, kabut asap yang hingga kini masih menyelimuti "Kota Cantik" itu sudah mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.
"Kalau boleh jujur, kami sekeluarga sudah tidak sanggup menghirup asap bercampur asap pekat ini. Hari-hari yang ada hanya menghirup udara tidak sehat, saya kasihan terhadap istri terlebih tiga anak saya yang masih kecil," kata pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah provinsi itu.
Ia berharap pemerintah pusat segera mencari solusi terbaik dan cepat bagi warga Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Walhi Kalteng) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan sekadar berkunjung tetapi harus segera membuat kebijakan konkrit terkait penanggulangan kabut asap.
"Presiden jangan hanya berkunjung, melihat-lihat, tetapi harus bisa segera mengambil kebijakan konkrit penanggulangan bencana kabut asap yang melanda wilayah ini," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Arie Rompas di Palangka Raya, Sabtu (26/9).
Pihaknya juga mendesak Presiden Jokowi memastikan permasalahan lahan gambut segera diselesaikan sehingga ke depannya tidak ada lagi bencana kabut asap yang sangat merugikan masyarakat.
"Presiden Jokowi harus hadir bersama rakyat di Kalimantan Tengah, bukan hanya berkunjung tetapi harus mampu menghentikan penderitaan masyarakat yang diakibatkan oleh kabut asap yang bermuara dari gagalnya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam khususnya lahan gambut," kata Arie.
Arie pun menilai, kedatangan presiden beberapa waktu lalu ke wilayah Kalimantan Tengah tidak menyinggung tentang upaya penanggulangan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang hingga kini terus bertambah.
Sementara itu, berdasarkan pernyataan tertulisnya, Walhi Kalteng menilai sejak awal pemerintahan Jokowi dan jajarannya kurang memandang serius kondisi warga Kalimantan Tengah.
Walhi menilai pemerintah lebih fokus pada penanganan kebakaran di Sumatera (Riau, Jambi dan Sumsel) untuk merespon protes pemerintah Singapura dan Malaysia.
"Pemerintahan seharusnya mempriortaskan penanganan kabut asap di Kalimantan Tengah yang selama ini terus diabaikan. Pemerintah seharusnya mulai untuk melakukan evakuasi terhadap penduduk rentan dan menyediakan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, bukan sekadar mengunjungi," katanya.
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2015
