"Begini ya, itu semuanya ada di Kemenhan tetapi yang paling tahu perlunya ya mereka (Angkatan Udara). Saya tanya masuk akal tidak dan katanya harus menghadap Presiden, ya sudah," kata Ryamizard setelah bertemu dengan Menkopolhukam di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Rabu.
Menhan juga menyatakan terkait kepastian pembelian helikopter itu nantinya dikaji lebih lanjut pada komite perencanaan.
"Bukan sudah oke. Pokoknya TNI AU sudah mengkaji (pembelian helikopter) itu," kata Ryamizard.
Sebelumnya, Ryacudu menegaskan pembelian helikopter VVIP sudah ada dalam rencana strategis, khususnya TNI Angkatan Udara dan akan mengikuti sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Tapi sebagai pembantu Presiden, saya ikut dan loyal pada arahan dan harapan Presiden yang juga Panglima Tertinggi TNI karena beliau juga yang akan menggunakan helikopter dalam menunjang semangat kerja beliau yang turun langsung melihat progres pembangunan di daerah. Kemenhan hanya bisa memberikan pertimbangan," kata dia.
Ia mengatakan sesuai arahan Presiden bahwa perencanaan dan pengadaan Alutsita diputuskan oleh Kementerian Pertahanan.
Perdebatan soal jenis helikopter VVIP yang dibeli pada akhirnya harus melewati proses TEP (Tim Evaluasi Pengadaan) di Kemenhan yang dipimpin Ryacudu.
"Kita dengarkan masukan dan pertimbangan semua pihak. Ini kan masih tahun depan," katanya.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
