Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perlunya langkah perbaikan yang sangat frontal sehingga kelembagaan, tata kelola, dan kinerja di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) dapat bergerak secara optimal.Dalam paket kebijakan ekonomi, pemerintah telah menetapkan delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)."
"Saya kira perlu langkah perbaikan yang sangat frontal," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas Keanggotaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.
Kepala Pemerintahan RI itu berharap, jangan sampai ada benturan antara badan pengusahaan kawasan dan pemerintah daerah terutama dalam hal perizinan dan pelayanan investasi.
Presiden Jokowi mengatakan, dalam rapat tersebut akan dibicarakan masalah manajemen pengelolaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas FTZ di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.
"Dalam paket kebijakan ekonomi, pemerintah telah menetapkan delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," ujar Presiden.
Selain itu, Presiden menyatakan, "Dan, saya berharap agar KEK ini segera bisa berjalan bisa direalisasikan ada investasi-investasi, arus modal masuk, arus uang masuk ke kawasan-kawasan ini, dan kita harapkan ada Foreign Direct Investment sebagai penggerak ekonomi wilayah ini juga betul-betul bisa segera terealisasi."
Dengan begitu, Presiden menilai, pertumbuhan ekonomi di FTZ dan daerah di sekitarnya juga bisa bergerak baik.
Presiden berharap persoalan-persoalan yang menghambat di kawasan tersebut bisa segera diselesaikan.
"Kalau ini segera bisa diputuskan pada hari ini, terutama di Badan Pengusahaan Kawasan yang ngantri banyak sekali dan sudah bertahun-tahun tidak terurus," kata Presiden.
Menurut Presiden, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Badan Pengusahaan Kawasan, terutama di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun agar investasi dapat segera masuk.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2015
