"Kita sudah medesak melalui surat, maupun secara lisan kepada pemerintah provinsi maupun pusat, minta bantuan agar TPST Nambo segera dioperasikan," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kota Bogor, Irwan Riyanto, di Bogor, Minggu.
Selama empat hari, sampah di tingkat penampungan sementara tidak terangkut karena truk sampah tidak bisa membuang muatan ke TPA Galuga akibat diblokir oleh LSM yang mengatasnamakan dirinya Koalisi Rakyat Ekonomi Kecil (Korek). LSM menilai Pemkot dan Pemkab Bogor tidak menjalani amanat perjanjian damai terkait pemanfaatkan TPA Galuga yang disepakati tahun 2002.
Isi perjanjian tersebut terkait kompensasi bagi warga dengan adanya aktivitas pengelolaan sampah di TPA Galuga seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pembinaan, layanan air bersih, pemeliharaan jalan, IPAL, pembuatan kolam leacheate, dan relokasi yang harus direalisasikan 2005 lalu.
"Relokasi itu harusnya sudah dilakukan 2005, tetapi karena TPST Nambo belum selesai pembangunan sehingga belum bisa dilaksanakan," kata Irwan.
Aksi pemblokiran yang dilakukan minggu lalu bukanlah yang pertama, kejadian serupa juga pernah dilakukan awal Januari 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. Solusi jangka pendek yang dilakukan pemerintah agar tumpukan sampah tidak menggangu kenyamanan masyarakat membuangnya ke Bantar Gebang dan Sukabumi. Namun, langkah tersebut tidak ditempuh kali ini oleh Pemerintah Kota Bogor.
Menurut Irwan, solusi untuk persoalan sampah di Kota Bogor adalah operasional TPST Nambo, memperbanyak pengelolaan sampah di tingkat masyarakat melalui TPS 3R dan Bank Sampah.
"Saat ini baru ada 25 TPS 3R tersebar di belasan kelurahan. Idealnya kita butuh TPS 3R di setiap RW. Hanya saja terkendala soal lahan, dan izinnya," kata dia.
Ia mengatakan, produksi sampah Kota Bogor sekitar 2.673 meter kubik per hari. Jumlah sampah yang dapat terangkut oleh 116 armada truk hanya sekitar 1.900 meter kubik, sisanya 30 persen tidak terangkut. Sampah yang tidak terangkut ini, sekitar 10-15 meter kubik diolah di TPS 3R.
"Menurut informasi dari provinsi, TPST Nambo baru akan beroperasi Oktober 2017. Jika ini lancar, jika terkendala, artinya TPA Galuga masih diperlukan. Sementara ada penolakan, TPS 3R harus dimaksimalkan," katanya.
Desakan agar TPST Nambo segera direalisasikan juga disampaikan oleh Bupati Bogor yang menilai kehadiran Nambo sebagai solusi persoalan sampah di tiga kota yakni Kota dan Kabupaten Bogor serta Depok.
"Adanya penolakan warga di TPA Galuga menjadi persoalan yang kita pikirkan bersama, desakan relokasi baru dapat dilakukan melalui pembangunan TPST Nambo, karena ini akan menjadi soluasi bagi Kota, dan Kabupaten Bogor, serta Depok," kata Bupati Bogor, Nurhayanti.
Nurhayanti mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong agar pembangunan TPST Nambo dapat segera terwujud, dengan mempersiapkan segala kebutuhan untuk pengoperasian TPST yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Jalan menuju TPST Nambo sudah selesai, pembebasan lahan untuk jalan sudah selesai, jalan juga sudah kita serahkan ke provinsi. Ini niat baik kami (Pemkab Bogor) agar TPTS Nambo segera beroperasi," katanya.
Ia mengatakan, belum lama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menginformasikan TPST Nambo baru akan beroperasi pada Oktober 2017. Pembangunan fisik juga sedang berjalan.
"Jika TPST Nambo beroperasi, akan menjadi solusi persampahan di Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok. Pengolahan sampah sebagai sumber energi alternatif juga akan dimanfaatkan oleh Indocement," katanya.
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
