"Buktinya ada sebanyak 0,2 persen orang yang menguasai 74 persen lahan. Sedangkan 99,08 persen penduduk Indonesia lainnya hanya menguasai lahan yang tersisa atau sekitar 26 persen saja," ujar Hasan, saat menerima Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.
"Ini jelas ketimpangan yang sangat besar dan tidak boleh terjadi di negera yang menganut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tambah dia seperti dalam keterangan tertulis MPR.
Hasan mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia termasuk KAHMI perlu memecahkan persoalan ini, bukan semata membebankan pada presiden.
"Ini jelas ketimpangan yang sangat besar dan tidak boleh terjadi di negera yang menganut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tambah dia seperti dalam keterangan tertulis MPR.
Hasan mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia termasuk KAHMI perlu memecahkan persoalan ini, bukan semata membebankan pada presiden.
"Indonesia ini sangat besar, tidak mungkin hanya presiden saja yang harus menanggungnya. Dalam hal ini KAHMI juga harus mengambil peran untuk turut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa", kata dia.
KAHMI, kata dia, sebaiknya tidak hanya terus menerus terlibat dalam pertikaian yang tak henti, karena keributan yang selama ini terus dihadapi HMI dan KAHMI hanya membuat organisasi tersebut terpinggirkan, lalu kalah dengan organisasi lain yang selalu membela kepentingan masyarakat.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
