Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus menjadi agen perubahan dalam hal pemanfaatan dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).KKP sebagai agent of change, inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kita harus menjalankan amanah pembelanjaan uang negara,"
"KKP sebagai agent of change, inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kita harus menjalankan amanah pembelanjaan uang negara," kata Menteri Susi dalam rilis berita KKP di Jakarta, Selasa.
Menteri Susi juga menjelaskan bahwa kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP. Dengan pemanfaatan APBN yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan maka dinilai dapat membantu ekonomi kelautan menjadi lebih baik.
Dia menginginkan KKP harus harus mewujudkan program yang lebih nyata dan konkret, serta tingkat harga-harga yang dimasukkan dalam APBN diharapkan lebih wajar, umum, dan benar. "Kita tidak boleh asal habiskan anggaran. Tidak boleh ada kebocoran dan mark up," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.
Ia mengemukakan bahwa anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan karena transparansi publik adalah hal yang esensial.
Sebelumnya, KKP juga telah menyatakan optimalisasi terhadap program layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di lingkungan instansi tersebut ternyata dapat menghematkan anggaran hingga Rp330 miliar per tahun.
"Semuanya karena koordinasi yang baik, dari pihak pusat maupun daerah," kata Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal KKP Riyani Indriati.
Dia memaparkan, sepanjang 2015, pelaksanaan lelang dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di seluruh agensi LPSE KKP mencapai 407 paket. Total pagu lelang lebih dari Rp940 miliar, sedangkan total yang terbayarkan mencapai Rp832 miliar, sehingga ada penghematan mencapai lebih dari Rp87 miliar rupiah atau senilai 9,48 persen.
Adapun pada Pekerjaan Konstruksi, KKP telah menghemat anggaran hingga Rp219 miliar atau senilai 12,73 persen, terpakai Rp1,5 miliar dari pagu yang dianggarkan yakni sebesar Rp1,7 triliun, dan 393 paket yang diselesaikan.
Sementara untuk pelaksanaan jasa konsultan, KKP mencatat telah mencapai 363 paket dan menggunakan anggaran sebesar Rp213 miliar. Sehingga ada penghematan hingga Rp22 miliar atau senilai 9,34 persen dari pagu yang dianggarkan yakni sebesar Rp240 miliar.
"Kami sudah mengusulkan untuk peningkatan akurasi data, kita sedang mengusulkan ke LKPP, untuk meningkatkan LPSE yang ada," ungkap Riyani.
Diharapkan dengan adanya LPSE versi terbaru, semua data dan anggaran dapat diakses dengan transparan dan akuntabel, sehingga mampu mengakomodir segala kegiatan di lingkup KKP.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
