Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat menerapkan penggunaan anggaran negara yang lebih efektif dan efisien.Kita tidak boleh asal habiskan anggaran. Tidak boleh ada kebocoran dan mark up."
"Dalam menjalankan program pemerintah, anggaran pembelanjaan bukan hanya dibuat, tetapi memerlukan efisien dan efektivitas tinggi," kata Menteri Susi dalam acara pelantikan pejabat eselon satu KKP, Jakarta, Kamis.
Sebanyak empat pejabat yang dilantik tersebut antara lain Brahmantya Satyamurti Poerwadi sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta M Zulfichar Mochtar sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Kemudian, Rifky Effendi Hardijanto sebagai Kepala Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, dan Rina sebagai Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Keempat pejabat baru tersebut diharapkan Menteri Susi juga bisa membawa penyegaran yaitu dengan memberikan sentuhan budaya perusahaan ke dalam organisasi pemerintahan seperti KKP.
"Untuk membawa kultur kecepatan, harus ada orang-orang koorporasi yang berpengalaman untuk memberikan warna baru," ujarnya.
Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa KKP harus menjadi agen perubahan dalam hal pemanfaatan dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"KKP sebagai agent of change, inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kita harus menjalankan amanah pembelanjaan uang negara," kata Susi Pudjiastuti.
Menteri Susi juga menjelaskan bahwa kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP. Dengan pemanfaatan APBN yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan maka dinilai dapat membantu ekonomi kelautan menjadi lebih baik.
Dia menginginkan KKP harus harus mewujudkan program yang lebih nyata dan konkret, serta tingkat harga-harga yang dimasukkan dalam APBN diharapkan lebih wajar, umum, dan benar. "Kita tidak boleh asal habiskan anggaran. Tidak boleh ada kebocoran dan mark up," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.
Ia mengemukakan bahwa anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan karena transparansi publik adalah hal yang esensial.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan agar pelaksanaan rencana efisiensi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jangan diterapkan secara keliru.
"Salah potong (anggaran untuk diefisienkan) akan berdampak besar terhadap upaya menyejahterakan masyarakat pesisir," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (1/3).
Dia mengingatkan bahwa anggaran KKP pada 2016 dialokasikan terbear untuk perikanan tangkap dan budidaya sehingga jika yang dimaksudkan efisiensi adalah mengurangi jatah program pemberdayaan, maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh nelayan dan pembudidaya ikan di berbagai daerah.
Sebaliknya, lanjutnya, efisiensi dinilai dibutukan untuk merelokasi anggaran dari pos-pos yang tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir seperti pembangunan sejumlah infrastruktur dan perlengkapan kantor yang tidak ada manfaatnya.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
