Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, menilai pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah Indonesia yang berhadapan dengan beberapa negara.... sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut China Selatan...
TNI AL memiliki Pangkalan TNI AL Ranai, di Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau. Pun TNI AU di kawasan yang sama.
"Pembangunan (pangkalan militer di Natuna) sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut China Selatan," katanya, di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan, pembangunan pangkalan militer di Natuna itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada sehingga memudahkan mobilitas militer.
Menurut dia, rencana pembangunan pangkalan mititer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan masih berlangsung.
"Rencana ini sudah pernah dibahas bersama Komisi I DPR termasuk dukungan anggarannya," ujarnya.
Hal itu menurut Siddiq, termasuk rencana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis mengingat kawasan Natuna adalah wilayah terdepan Indonesia, dan dekat dengan wilayah yang saat ini menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan.
Politikus PKS itu mengatakan dibutuhkan anggaran senilai Rp1,3 triliun untuk membangun pangkalan militer di Natuna, dari sebelumnya diperkiraman sekitar Rp400 miliar.
"(Sumbernya) APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016 namun masih ada kekurangan. Targetnya 2017 selesai," katanya.
Sebelumnya, kapal patroli Penjaga Pantai China mengganggu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak kapal pencuri ikan dari negara tersebut.
"Sekarang kita usulkan, Natuna itu dibuat seperti kapal induk, menjadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, Rabu (23/3).
"Pembangunan (pangkalan militer di Natuna) sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut China Selatan," katanya, di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan, pembangunan pangkalan militer di Natuna itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada sehingga memudahkan mobilitas militer.
Menurut dia, rencana pembangunan pangkalan mititer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan masih berlangsung.
"Rencana ini sudah pernah dibahas bersama Komisi I DPR termasuk dukungan anggarannya," ujarnya.
Hal itu menurut Siddiq, termasuk rencana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis mengingat kawasan Natuna adalah wilayah terdepan Indonesia, dan dekat dengan wilayah yang saat ini menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan.
Politikus PKS itu mengatakan dibutuhkan anggaran senilai Rp1,3 triliun untuk membangun pangkalan militer di Natuna, dari sebelumnya diperkiraman sekitar Rp400 miliar.
"(Sumbernya) APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016 namun masih ada kekurangan. Targetnya 2017 selesai," katanya.
Sebelumnya, kapal patroli Penjaga Pantai China mengganggu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak kapal pencuri ikan dari negara tersebut.
"Sekarang kita usulkan, Natuna itu dibuat seperti kapal induk, menjadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, Rabu (23/3).
Ketika sedang berpatroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (19/3), kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Hiu 11 mendeteksi pergerakan kapal ikan ilegal dari China, Kway Fey 10078.
Pada pukul 14.15 WIB Sabtu (19/3), Kway Fey 10078 tercatat berada di sekitar koordinat 5 derajat Lintang Utara dan 109 derajat Bujur Timur yang merupakan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Akibat pelanggaran tersebut, Hiu 11 mulai mengejar sambil melepaskan tembakan peringatan, tetapi kapal Kway Fey melarikan diri, antara lain dengan bermanuver zig-zag.
Namun sekitar pukul 15.00 WIB, kapal ikan ilegal China tersebut berhasil dihentikan dan petugas KKP segera menginjak geladak kapal Kway Fey serta menahan delapan awak buah kapal itu.
Kemudian, saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal Penjaga Pantai Tiongkok yang datang mendekat dan menabrak Kway Fey, dengan dugaan agar kapal ikan asal Tiongkok tersebut tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.
Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.
Pada pukul 14.15 WIB Sabtu (19/3), Kway Fey 10078 tercatat berada di sekitar koordinat 5 derajat Lintang Utara dan 109 derajat Bujur Timur yang merupakan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Akibat pelanggaran tersebut, Hiu 11 mulai mengejar sambil melepaskan tembakan peringatan, tetapi kapal Kway Fey melarikan diri, antara lain dengan bermanuver zig-zag.
Namun sekitar pukul 15.00 WIB, kapal ikan ilegal China tersebut berhasil dihentikan dan petugas KKP segera menginjak geladak kapal Kway Fey serta menahan delapan awak buah kapal itu.
Kemudian, saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal Penjaga Pantai Tiongkok yang datang mendekat dan menabrak Kway Fey, dengan dugaan agar kapal ikan asal Tiongkok tersebut tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.
Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
