"Langkah tes urine ini sangat positif, tetapi jangan hanya pegawai saja tetapi semua pejabat, termasuk kepala daerahnya juga harus ikut," kata dia di Pariaman, Selasa.
Ia menilai tes urine yang dilakukan harus berlaku sama dan menyeluruh, agar tidak ada kesan pembedaan karena pejabat termasuk kepala daerah harus menunjukkan itikad baik dengan ikut serta melakukan tes urine.
"Jika ada yang terbukti positif sebagai pengguna, apalagi kepala daerahnya maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Pariaman, Genius Umar menyebutkan rencana pemerintah setempat yang akan melakukan tes urine secara mendadak bagi ASN di kota itu, untuk memastikan pegawai bersih, dan bebas dari pengaruh narkoba.
Ia mengatakan sebelumnya pada 2013 pemerintah setempat juga sudah pernah melakukan tes urine secara mendadak bagi ASN di lingkungan Pemkot Pariaman, namun semuanya negatif.
"Kita juga mendukung saran Bapak John Kenedy Aziz, agar tes urine yang dilakukan berlaku sama dan menyeluruh, termasuk pejabat dan kepala daerahnya," ujar Ketua Badan Narkotika Nasional (BNK) Kota Pariaman tersebut.
Ia menegaskan jika nantinya ada ASN yang terbukti mengkonsumsi narkoba, maka sanksi tegas akan diterapkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
Pewarta: Eko Fajri
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
