Pengusaha Indonesia-Inggris sepakati bisnis 19,02 miliar dolar AS

20 April 2016 18:26 WIB

Menlu Retno L.P Marsudi (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Hari ini banyak dilakukan penandatanganan `deal business` secara `b to b`, ada 15 MoU yang akan ditandatangani oleh pihak swasta atau BUMN dari kedua negara,"

London (ANTARA News) - Pengusaha Indonesia dan Inggris menandatangani kesepakatan bisnis senilai 19,02 miliar dolar AS dalam Forum Bisnis Pengusaha Indonesia-Inggris di Hotel Mandarin London, Rabu.

"Hari ini banyak dilakukan penandatanganan deal business secara b to b, ada 15 MoU yang akan ditandatangani oleh pihak swasta atau BUMN dari kedua negara," kata Menlu Retno Marsudi di London, Rabu.

Menurut Menlu kesepakatan b to b (business to business) antara pengusaha kedua negara itu menyusul kesepakatan antarpemerintah kedua negara.

"Inggris melihat karakteristik Indonesia yang dapat ditingkatkan kerja samanya sehingga nilai kesepakatn bisnis cukup besar dan diperkirakan akan meningkat," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menghadiri acara Forum Bisnis Pengusaha Indonesia dan Inggris itu.

Kepala BKPM Franky Sibarani dalam kesempatan itu mengatakan BKPM baik di Jakarta maupun perwakilan di London siap melayani pengusaha Inggris yang akan berusaha di Indonesia.

"Kami siap memfasilitasi pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia, kami membuka sektor yang lebih luas untuk investasi," kata Franky.

Pemerintah Indonesia terus memperbaiki iklim berusaha dan investasi. "Antara lain kami mempercepat proses pemeriksaan kepabeanan," kata Franky.

Dalam kesempatan itu hadir juga Menteri Perdagangan Inggris Mark Price, Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong.

Sementara itu Presiden Jokowi antara lain mengatakan saat ini perekonomian Indonesia stabil terlihat dari nilai tukar rupiah dan IHSG.

Presiden menyebutkan pembangunan infrastruktur dan investasi merupakan mesin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Presiden juga menyebutkan dirinya melakukan perombakan kabinet yang kemudian disusul dengan pengumuman paket kebijakan ekonomi.

"Kami akan terus melanjutkan reformasi ekonomi dan keterbukaan," kata Presiden Jokowi.