Koordinasi Pemkot Singkawang dan PLN bangun Bandara Negara

1 Mei 2016 05:24 WIB

Maket proyek pembangunan Bandara Negara Singkawang, Kalimantan Barat. (skyscrapercity.com)

Kalau kita ada duitnya gampang. Tinggal bayar, beres."

Pontianak (ANTARA News) - Pemerintah Kota Singkawang terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk PT PLN (Persero) setempat untuk merealisasikan pembangunan Bandara Negara.

"Bandara Negara harus jadi, minimal progresnya sudah ada. Begitu masa kepemimpinan Awang Ishak habis, jadi tinggal dilanjutkan oleh kepemimpinan yang baru," kata Sekretaris Daerah Singkawang, Syech Bandar, Minggu.

Menurut dia, Bandara Negara bukanlah bandar udara Kalimantan Barat (Kalbar), Singkawang, maupun Bengkayang. Tapi, Bandara Negara yang letaknya di Singkawang.

Sekarang ini, dikemukakannya, sudah memasuki tahap pembebasan lahan. "Yang jelas, tahap demi tahap akan kita ekspos, supaya masyarakat tahu perkembangan pembangunan Bandara Negara ini," ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan PLN terkait adanya tiang Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di lahan pembangunan Bandara Negara.

"Sebesar apapun permasalahannya, Insya Allah akan bisa teratasi. Yang penting satu misi untuk memperkuat jaringan daerah, seperti transportasi," ujarnya.

Syech Bandar menyebutkan, untuk memindahkan semua tiang SUTT itu tentunya memerlukan biaya yang sangat besar, yakni Rp40 miliar lebih.

"Kalau kita ada duitnya gampang. Tinggal bayar, beres. Masalahnya, kita tidak punya uang sebanyak itu. Oleh sebab itulah akan kita bicarakan nanti, bagaimana solusinya. Ini sering kita bicarakan di dalam rapat lintas sektoral," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Singkawang, Sumastro, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan membebaskan lahan untuk persiapan bandar udara di Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, mulai 2016.

"Tahun ini kami mulai melakukan pembebasan lahan bandara di Pangmilang," katanya.

Di dalam pembebasan lahan tersebut, pihaknya akan melibatkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Singkawang.