MPR : haluan negara fokuskan arah pembangunan nasional

6 Mei 2016 05:25 WIB

Ketua MPR dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. (Foto : MPR RI)

MPR RI telah menerima masukan-masukan dari elemen masyarakat yang mengusulkan agar negara menghidupkan lagi haluan negara seperti GBHN (garis-garis besar haluan negara),"

Purwakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia membutuhkan haluan negara yang mengatur arah pembangunan nasional menjadi fokus pada tujuannya sesuai amanah konstitusi.

"MPR RI telah menerima masukan-masukan dari elemen masyarakat yang mengusulkan agar negara menghidupkan lagi haluan negara seperti GBHN (garis-garis besar haluan negara)," kata Zulkifli Hasan ketika menyampaikan sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI serta Safari Kebangsaan Merajut Kebhinnekaan di Balai Citra Resmi, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.

Hadir pada kegiatan tersebut antara lain, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Mulfachri Harapan, anggota FPAN DPR RI Desy Ratnasari, dan politisi senior PAN Didik J Rachbini.

Menurut Zulkifli, MPR RI saat ini terus mencari masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat yang dijaring melalui focus group discussion (FGD) di sejumlah kota besar,

Dalam menjaring masukan dari masyarakat ini, MPR RI bekerja sama dengan sekitar 50 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

"Dari FGD tersebut akan disaring dan dirumuskan, pokok-pokok pikiran yang diusulkan masyarakat," katanya.

Zulkifli menegaskan, haluan negara dapat dihidupkan kembali melalui amendemen terbatas UUD NRI 1945.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, setelah rangkaian FGD dari berbagai PTN/PTS dirumuskan serta fraksi-fraksi di MPR RI mendukung untuk dilakukan amendemen, maka MPR RI akan melakukan sidang paripurna istimewa untuk melakukan persetujuan amendemen.

MPR RI, kata dia, merencanakan akan menyelenggarakan sidang paripurna istimewa pada akhir tahun 2016 atau 2017.

"Namun, sidang paripurna istimewa itu tidak mungkin dilakukan pada 2018, karena waktunya sudah sangat mendekati pemilu legislatif 2019," katanya.

Menurut Zulkifli, arah pembangunan nasional yang lebuh fokus dapat memperbaiki persoalan-persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia antara lain, mengurangi angka kemiskinan.