"Saya berharap Pak Jokowi sebagai tokoh yang dekat dengan umat Islam di Indonesia dan juga dengan pimpinan di Tiongkok, melakukan peran maksimalnya, untuk meyakinkan. Tahun lalu, pihak Turki sudah meyakinkan pihak Tiongkok atas hal ini, tetapi ternyata diulangi lagi. Kalau Turki bisa saya yakin Pak Jokowi bisa," tutur dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut Hidayat, berpuasa tak terkait dengan dengan terorisme, separatisme ataupun radikalisme, namun merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama.
"Berpuasa kan bagian dari melaksanakan ajaran agama, yang tidak terkait dengan terorisme, radikalisme, tidak terkait juga dengan separatisme. Jadi sangat baik kalau Pak Presiden Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentu tidak nyaman, saudara-saudara kami berpuasa saja tidak boleh," kata dia.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pelarangan berpuasa membuat muslim tak nyaman.
"Justru kalau mereka tidak suka dengan radikalisme, terorisme, separatisme, jangan larang umat beribadah, sebab itu membuat mereka enggak nyaman. Tetapi kalau umat itu dirangkul, diberi haknya untuk beribadah, dihormati, tentu mereka akan semakin dekat dengan pemerintah,"ujar Hidayat.
Sebelumnya, pemerintah Tiongkok bagian distrik Xinjiang mengeluarkan larangan terhadap anggota partai Islam, PNS, pelajar dan guru berpuasa selama bulan suci Ramadhan, selama beberapa tahun terakhir.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
