Bogor (ANTARA News) - Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan meresmikan Pusat Studi Agraria di bawah pengelolaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB Bogor.Harapannya kehadiran Pusat Studi Agraria IPB ini bisa menjadi rujukan, referensi dan mitra dialog dari Kementerian Agraria dalam melahirkan kebijakan agraria,"
"Harapannya kehadiran Pusat Studi Agraria IPB ini bisa menjadi rujukan, referensi dan mitra dialog dari Kementerian Agraria dalam melahirkan kebijakan agraria," kata Menteri Ferry, usai peresmian Pusat Studi IPB di Kampus Sekolah Bisnis-IPB Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis malam.
Ferry mengatakan, Pusat Studi Agraria IPB dapat berkontribusi membangun potensi negeri yang mandiri, berkeadilan, dengan komposisi keadilan yang tepat.
"Pusat Studi Agraria IPB harus dapat menjadi energi bagi negara ini. Kementerian akan mendorong pusat studi ini menjadi sumber rujukan dan referensi, sekaligus bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran terkait program pemerintah," katanya lagi.
Ketua Tim Pembentukan Pusat Studi Agraria IPB Satyawan Sunito menyebutkan, sebelumnya IPB sudah memiliki Pusat Studi Agraria, sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi, karena satu hal, pusat studi tersebut digabung menjadi Pusat Studi Pembangunan Pedesaan.
"Kini sesuai arahan dari Menteri untuk menghidupkan kembali Pusat Studi Agraria, maka IPB melalui LPPM mendirikan kembali pusat studi ini," katanya lagi.
Pusat studi tersebut, lanjutnya, akan memfokuskan diri pada masalah agraria, fokus terhadap dinamika penguasaan akses agraria, serta sektor formal dan informal, melakukan penelitian dan kajian.
"Merebak konflik agraria tahun 1949 menjadi awal mula lahirnya agraria di IPB. Tahun 2006 pusat studi dilebur, setelah 10 tahun sudah saatnya mandiri menjadi pusat studi sendiri," kata dia.
Satyawan menambahkan, tugas ke depan dari pusat studi adalah menambah pengetahuan tentang pengertian akan agraria, terbangun kebijakan agraria yang baik dan berkeadilan, dan terselenggara reforma agraria.
Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto menyatakan, Indonesia sedang menghadapi persoalan krusial akses terhadap tanah, dan menjadi kunci tempat perkembangan pembangunan yang lebih berkeadilan.
"Pusat Studi Agraria diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan advokasi, sehingga penguasaan dan akses masyarakat terhadap sumber agraria bisa lebih luas implikasinya pada kesejahteraan dan perekonomian," katanya lagi.
Pewarta: Laily Rahmawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
