Kepala Bidang Penanganan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Aaron Rumainum, di Jayapura, Senin, menyatakan, surat yang sama juga dilayangkan ke Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan pengurus pusat dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain.
Menurut dia, surat yang dikirim ke berbagai lembaga kesehatan itu untuk mengantisipasi vaksin palsu yang sementara beredar di Pulau Jawa. Belasan tersangka pembuat dan pengedar vaksin palsu juga sudah ditangkap polisi.
"Selama ini kami di Provinsi Papua, pengadaan vaksin itu lewat PT Biofarma yang dikirim melalui Kementerian Kesehatan, dan dikirim ke kabupaten dan kemudian dikirim ke puskesmas," katanya.
Dia mengatakan, rumah sakit pemerintah biasanya meminta vaksin dari PT Biofarma, yang disalurkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua atau dari dinas kesehatan kabupaten/kota di Papua.
"Tetapi, memang kita perlu antisipasi karena ada beberapa vaksin imunisasi dasar yang kasus, seperti vaksin BCG untuk mencegah penyakit TBC, polio, kemudian campak, hepatitis dan tetanus," ucapnya.
Ia menambahkan, vaksin itu perlu diantisipasi karena vaksin-vaksin itu di Papua pengadaannya kurang jelas, jika itu diminta ke Dinas Kesehatan maka itu dari PT Biofarma.
Menurut dia, surat yang dikirim ke berbagai lembaga kesehatan itu untuk mengantisipasi vaksin palsu yang sementara beredar di Pulau Jawa. Belasan tersangka pembuat dan pengedar vaksin palsu juga sudah ditangkap polisi.
"Selama ini kami di Provinsi Papua, pengadaan vaksin itu lewat PT Biofarma yang dikirim melalui Kementerian Kesehatan, dan dikirim ke kabupaten dan kemudian dikirim ke puskesmas," katanya.
Dia mengatakan, rumah sakit pemerintah biasanya meminta vaksin dari PT Biofarma, yang disalurkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua atau dari dinas kesehatan kabupaten/kota di Papua.
"Tetapi, memang kita perlu antisipasi karena ada beberapa vaksin imunisasi dasar yang kasus, seperti vaksin BCG untuk mencegah penyakit TBC, polio, kemudian campak, hepatitis dan tetanus," ucapnya.
Ia menambahkan, vaksin itu perlu diantisipasi karena vaksin-vaksin itu di Papua pengadaannya kurang jelas, jika itu diminta ke Dinas Kesehatan maka itu dari PT Biofarma.
PT Biofarma adalah satu-satunya BUMN yang khusus bergerak pada riset dan pengembangan serta produksi vaksin. Di seluruh ASEAN dan Asia Selatan kecuali India, hanya Indonesia yang memiliki industri vaksin dan produknya telah diakui WHO.
Pewarta: Musa Abubar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
