"BIN harus ditingkatkan kinerjanya. Karenanya Kami di komisi 1 menolak untuk pemotongan anggaran oleh pemerintah bagi anggaran pertahanan dan intelijen," ujar Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Rabu.
Menurut anggota Komisi I DPR tersebut, pertahanan negara saat ini menghadapi masalah yang semakin berat.
"Dulu belum ada kasus penculikan di Filipina dan masalah Natuna. Sekarang muncul, lah kenapa dipotong anggarannya?" kata dia.
Untuk mengatasi masalah separatisme, terorisme, perompakan, maupun sengketa wilayah, lanjutnya, pemerintah harus memperkuat BIN agar lebih cepat mendeteksi berbagai ancaman terhadap negara.
"Oleh karenanya, sikap kami jelas, kami ingin BIN lebih kuat dan pertahanan kita lebih kuat. Karenanya kami dukung dengan anggaran yang lebih baik," ujar dia.
Terkait keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme, ia mengatakan itu bagian dari perdebatan di tingkat perundang-undangan, sebab bagi TNI ini bagian dari membela negara, sedangkan polisi masih merujuk pada undang-undang terorisme dimana memang institusi tersebut di garda terdepan.
"Sebelum ada undang-undang terbaru yang memang definitif yang menyelesaikan permasalahan ini, penting bagi polisi untuk tidak mengabaikan TNI dalam koordinasi, dan kalau perlu meminta bantuan ke TNI untuk masalah terorisme," kata dia.
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
