• Beranda
  • Berita
  • Pengiriman paket lebaran PT Pos meningkat 40 persen

Pengiriman paket lebaran PT Pos meningkat 40 persen

11 Juli 2016 11:42 WIB
Pengiriman paket lebaran PT Pos meningkat 40 persen
Petugas menata ulang paket barang yang akan dikirim ke luar daerah di PT Pos Indonesia Cabang Tulungagung, Jawa Timur, Senin (20/6/2016). (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)
Jakarta (ANTARA News) - PT Pos Indonesia (Persero) mencatat pengiriman paket selama lebaran meningkat 30-40 persen dibandingkan dengan hari normal dengan tujuan didominasi di Pulau Jawa.

"Cukup signifikan kenaikannya 30-40 persen. Saya belum punya angka pastinya tetapi kalau lihat di semua hub-hub besar, ada dua kali lipatnya. Normalnya kalau tidak lebaran kira-kira ratusan ribu paket," kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono pada halal bihalal di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Senin.

Gilarsi mengatakan semua jenis paket mengalami peningkatan signifikan, terutama pengiriman parsel yang beratnya mencapai rata-rata 50 kilogram per paket.

Adapun peningkatan tersebut terjadi untuk semua destinasi pengiriman paket namun Pulau Jawa adalah tujuan paling dominan.

Menurut dia, lonjakan pengiriman paket akan terjadi sampai dua minggu mendatang dan PT Pos Indonesia mengaku tidak mengalami hambatan berarti menghadapi penumpukan pengiriman paket.

"Kita belajar dari tahun kemarin supaya tidak ada bottleneck. Saat menjelang tahun baru, ada penumpukan tertunda yang panjang jadi kita sudah tahu dan genjot (sebelum lebaran)," ujar Gilarsi.

Ia menambahkan PT Pos Indonesia berupaya untuk tidak menaikkan harga pengiriman, namun tarif dasar harga layanan universal yang ditetapkan Kementerian BUMN sejak 2009 membuat perseroan harus melakukan banyak subsidi.

PT Pos Indonesia berencana menaikkan tarif harga dasar 30 persen namun angka tersebut masih dikaji ulang agar pangsa pasar masyarakat menggunakan jasa pengiriman barang tidak berkurang.

"Harganya sudah tidak masik akal yang dipakai 2009 sampai sekarang. Kita subsidi tapi tidak termasuk yang dibayar pemerintah melalui PSO (Public Service Obligation)," kata Gilarsi.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016