"Cara tersebut salah persiapan dan kesiapan dalam mengantipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di perairan Indonesia yang berbatasan luar negeri," ujarnya saat halal bihalal dengan anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa malam.
Sebagai contoh peristiwa pembajakan dan penyanderaan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di perairan yang berbatasan dengan Philipina beberapa waktu terakhir, tutur anggota DPR RI dua periode dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Semestinya menurut dia, pembajakan atau penyanderaan ABK dari Indonesia oleh kelompok minoritas di Filipina tersebut tidak terjadi jika penempatan KRI di Nunukan Kaltara berkecepatan tinggi serta peralatan yang lebih sempurna dan canggih.
Baca Juga : Menlu: penyanderaan ABK sudah tidak bisa ditoleransi
Alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu mengaku sedih dengan peralatan perang atau TNI (termasuk TNI-AL) yang tampaknya belum maksimal - menyamai negara-negara maju lain, karena keterbatasan anggaran.
Ia berharap, agar pemerintah dapat memaksimalkan anggaran untuk TNI bila ingin memiliki kekuatan militer yang lebih tangguh lagi, sehingga negara-negara lain bukan cuma memperhitungkan, tapi betul-betul takut terhadap Indonesia.
"Saya kira tidak salah kalau pemerintah memenuhi plafon anggaran minimal dalam perbandingan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih dari Rp300 triliun," demikian Syaifullah Tamliha.
Keberadaan laki-laki kelahiran Lampihong Kabupaten Balangan (sebelum 2003 masuk Kabupaten Hulu Sungai Utara), Kalsel yang duduk di "Senayan" itu dalam rangka berlebaran bersama keluarga di kampung halaman.
Selain itu, untuk lebih mengeratkan silaturahim dengan handai taulan dan konstituen pada daerah pemilihan (dapil) Kalsel I yang meliputi Kabupaten Barito Kuala (Batola), Banjar serta daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi tersebut.
Pewarta: Sukarli
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
