Presiden Jokowi: Ubah pola belanja alutsista jadi investasi

20 Juli 2016 17:59 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memeriksa salah satu alutsista buatan dalam negeri. (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Terobosan baru itu juga harus mengubah pola belanja alutsista kita menjadi investasi pertahanan ..."

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu ada terobosan baru untuk mengubah pola belanja alat utama sistem senjata (alutsista) militer dan polisi menjadi investasi pertahanan Indonesia ke masa depan.

"Silakan dihitung, silakan dikalkulasi, mana yang memberikan keuntungan kepada kepentingan nasional kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Menurut Presiden, banyak sekali negara sahabat yang menginginkan kerja sama dalam pengadaan alutsista ke Indonesia, dan tranfer teknologi dalam pengadaan alutsista sudah menjadi hal biasa.

"Ini biasa, sekarang semua nawarin itu. Mulai desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki industri nasional, dan juga realokasi fasilitas-fasilitas produksi mereka dari negara-negara produsen ke Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden mengharapkan berbagai tawaran kerja sama di bidang pengembangan alutsista tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan nasional.

"Terobosan baru itu juga harus mengubah pola belanja alutsista kita menjadi investasi pertahanan kita ke depan," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidupnya.

"Tidak boleh lagi membeli pesawat tempur tanpa berhitung berkalkulasi biaya daur hidup alutsista tersebut dalam 20 tahun ke depan," kata Presiden.

Untuk memperkuat indusri pertahanan nasional, Presiden menegaskan bahwa proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah (government to government/G to G) guna memangkas adanya perantara yang menggelembungkan (mark up) harga transaksi.

"Memangkas perantara yang saya kira di situ adalah kecenderungan mark up harga, dan proses G to G ini akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di negara kita," demikian Presiden Jokowi.