Medan (ANTARA News) - Pencemaran yang terjadi di Danau Toba yang ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata nasional dinilai luar biasa sehingga diperlukan penanganan serius untuk mengatasinya.Kalau dia tidak bisa (memperbaiki), evaluasi keberadaannya. Jangan karena terima Rp5 miliar, sudah senang, padahal mereka terima 500 juta dolar AS."
Dalam dialog nasional di Medan, Senin, Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan jika tidak disiapkan langkah yang serius dan tegas dikhawatirkan pencemaran tersebut akan sulit diatasi dengan cepat.
Pihaknya mendukung Pemprov Sumut yang telah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mengatasi pencemaran tersebut, terutama untuk mendukung program pengembangan Danau Toba.
"Karena lintas kabupaten, tidak usah ragu, saya dukung," katanya dalam dialog dengan tema "peranan tokoh masyarakat dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI itu.
Menurut Luhut, cukup banyak faktor penyebab pencemaran tersebut danau yang menjadi kebanggaan warga Sumatera Utara tersebut.
Salah satu perusahaan yang ikut memberikan andil dalam pencemaran tersebut adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang bergerak dalam produksi bubur kertas.
Untuk itu, perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Toba Samosir tersebut perlu memperbaiki teknologinya, pengolahan limbahnya, dan memiliki HTI tersendiri agar tidak menebang hutan yang lain.
Pemangku kepentingan di Sumut juga diingatkan untuk tegas dalam menegakkan aturan, terutama jika mengetahui adanya praktik yang merusak lingkungan.
"Jangan karena diberi recehan, lalu lupa. Kita berdosa sama anak cucu. Cari makan masih banyak di tempat lain. Jangan di limbah kita mainkan," katanya.
Mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut mengaku telah bertemu pimpinan TPL dan mengingatkan perusahaan tersebut untuk memperbaiki kinerjanya, termasuk memperbaiki jalan yang rusak akibat dilalui truk-truk milik perusahaan tersebut.
"Kalau dia tidak bisa (memperbaiki), evaluasi keberadaannya. Jangan karena terima Rp5 miliar, sudah senang, padahal mereka terima 500 juta dolar AS," katanya di hadapan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Adhi Prawoto, dan puluhan tokoh masyarakat Sumut.
Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mengatasi pencemaran yang melanda Danau Toba tersebut.
Rencana aksi tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2018 dengan melibatkan tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba yakni Simalungun, Karo, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Dairi.
Diantaranya rencana aksi itu adalah penghapusan aktivitas keramba jaring apung, peningkatan kualitas air Danau Toba, penghentian penebangan hutan, penataan kawasan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, dan pengembangan infrastruktur.
Penghapusan aktivita keramba jaring apung tersebut akan dilakukan secara bertahap. "Kalau tidak bisa dihapuskan semua, bisa dilakukan dengan zonanisasi," katanya.
Dialog tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen untuk menjalankan rencana aksi pengembangan Danau Toba oleh tujuh bupati yang disaksikan Menko Polhukam Luhut Panjaitan.
Pewarta: Irwan Arfa
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
