Mensos luncurkan e-warung Kube-PKH di Mojokerto

30 Juli 2016 16:50 WIB
Mensos luncurkan e-warung Kube-PKH di Mojokerto
Dokumen foto Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) menerima kartu kombo dari Wakil Direktur BNI Suprajarto (kanan) dalam peluncuran layanan e-Warung menggunakan ATM BNI. (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Bisa juga ambil barang pengganti raskin atau rastra."

Mojokerto (ANTARA News) - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa meluncurkan elektronik warung (e-warung) Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Lingkungan Kemasan RT 4 RW 2 Kelurahan Blooto, Mojokerto, Jawa Timur.

"Ini melayani kalau ambil uang PKH bisa di sini, jadi tidak perlu antrean panjang. Bisa juga ambil barang pengganti raskin atau rastra," katanya di Mojokerto, Sabtu.

Khofifah pun menyaksikan pengujian dan percoban pemanfaatan kartu Bisa, yaitu satu kartu yang terintegrasi berbagai bantuan sosial (bansos). Kartu elektrik tersebut memungkinkan mwarga miskin cukup menggunakan satu kartu untuk mencairkan bantuan yang menjadi haknya.

Istiqarah, salah seorang peserta PKH, mencoba mencairkan bantuan PKH di anjungan tunai mandiri (ATM) BNI yang menjadi penyedia layanan digital.

Sebelumnya Istiqarah sama sekali belum pernah menggunakan mesin ATM, namun setelah dicoba dirasakannya sangat mudah.

Menurut Khofifah, layanan digital tersebut membuat peserta PKH tidak perlu mengantre lama di kantor pos untuk mencairkan bantuan.

Penerima beras rakyat, yang selama ini menerima beras sebanyak 15 kilogram setiap bulan dengan menebus Rp1.600 per kilogram, akan berikan dalam bentuk uang senilai Rp110.000.

Namun, dikemukakannya, uang tersebut tidak bisa diuangkan secara tunai, tapi bisa diganti dengan beras dengan berbagai kualitas atau gula, minyak goreng dan tepung di e-warung.

Dikatakannya, e-warung tersebut merupakan yang ketiga diluncurkan setelah di Malang dan Sidoarjo, keduanya di Jawa Timur, pada Juni dan Juli 2016. Dalam waktu dekat e-warung dibuka di Makassar, Sulawesi Selatan.

Peluncuran tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh bantuan sosial disalurkan lewat pelayanan nontunai melalui lembaga keuangan digital.

Wakil Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk. Suprajarto mengatakan, sistem integrasi yang berbasis teknologi informasi (TI) memungkinkan semua program bantuan sosial pemerintah akan dapat disalurkan lebih efisien, transparan dan tepat waktu yang akan memudahkan Kementerian Sosial RI mengelolanya secara transparan.

"Sistem ini juga memudahkan bagi penerima karena dapat menerima bantuan nontunai lewat satu kartu dan saldo bantuan dapat jadi tabungan," kata.

Dia mengatakan, saat ini terdapat 11.000 Agen 46 binaan BNI di seluruh Indonesia, dan 800 agen di Mojokerto sehingga memungkinkan melayani seluruh penerima bantuan sosial yang tercakup di wilayah tersebut.

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016