DKI tambah anggaran pembelian lahan MRT

2 Agustus 2016 13:03 WIB

Sejumlah pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek mass rapid transit (MRT) di Protokol Sudirman Jakarta, Kamis (20/2). Menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami, proyek MRT teleh memasuki proses tender tahap akhir yakni paket CP 107 yang merupakan pengadaan untuk sistem persinyalan dan rel serta paket CP 108 yang merupakan pengadaan untuk rangkaian kereta. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) ()

Jakarta (ANTARA News) - Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengajukan penambahan anggaran untuk pembayaran lahan pembangunan sarana transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016. .

Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal di Jakarta, Selasa mengatakan anggaran yang telah diajukan di dalam APBD-P itu sebesar Rp250 miliar.

"Semula, di dalam APBD DKI 2016, anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan MRT hanya Rp50 miliar. Kemudian, di dalam APBD-P kami tambah lagi Rp250 miliar," ujar Yusmada.

Dengan begitu, dia menuturkan total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan MRT mencapai Rp300 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar lahan warga yang terkena pembangunan MRT.

"Anggaran itu kami gunakan untuk membayar lahan warga yang terkena pembangunan MRT. Saat ini, pembayaran sejumlah bidang lahan sudah dikonsinyasi atau dititipkan ke pengadilan," tutur Yusmada.

Meskipun demikian, dia mengungkapkan penambahan anggaran untuk pembayaran lahan MRT tersebut tidak mengubah porsi anggaran Dinas Bina Marga DKI, mengingat ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak terserap kemudian dialihkan.

"Anggaran tambahan merupakan anggaran dari kegiatan yang tidak terserap oleh kami yang kemudian kami alihkan untuk pembelian lahan MRT. Jadi, kami tidak menambah anggaran kami secara keseluruhan," ungkap Yusmada.