"Kondisi di sana memang sudah sulit karena kapasitasnya tidak memenuhi syarat. Sehingga salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan penerapan teknologi untuk mengolah sampah," kata Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, Pemerintah DIY akan mencoba menjajaki kerja sama teknologi dari Swedia karena dinilai lebih murah jika dibanding penerapan teknologi pengolahan sampah dari Jerman, Prancis atau Jepang.
"Apalagi di sana masih bercampur antara sampah organik dengan non organik. Kami akan upayakan mencari teknologi yang tepat untuk diterapkan di TPA Piyungan," katanya.
Sultan berharap, dengan penerapan teknologi pengolahan, maka sampah tidak hanya diolah menjadi kompos tetapi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang bisa dimanfaatkan warga.
Pengelolaan sampah di TPA Piyungan belum dilakukan dengan metode sanitary landfill tetapi hanya dilakukan dengan sistem open dumping atau membuang sampah tanpa dilakukan penimbunan dengan tanah.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku terkejut karena kembali gagal membawa pulang Adipura pada tahun ini.
"Perlu ada integrasi pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Tahun lalu, kami sudah komunikasi dengan DIY agar bisa menerapkan standar pengelolaan sampah yang baik di TPA Piyungan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Suyana mengatakan, penyebab utama kegagalan Kota Yogyakarta memperoleh Adipura tahun ini adalah pengelolaan sampah di TPA Piyungan yang belum menerapkan sistem sanitary landfill.
"Selama tidak ada perubahan metode pengelolaan sampah, maka Kota Yogyakarta tidak akan pernah memperoleh Adipura," katanya.
Selain digunakan oleh Kota Yogyakarta, TPA Piyungan juga dimanfaatkan sebagai pembuangan akhir oleh Kabupaten Sleman dan Bantul.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2016
